Nasib Memilukan Guru Honorer

Gonta ganti rezim pemerintahan dan menteri pendidikan, nasib guru-guru honorer tetap suram dan memprihatinkan. Mohon perhatian!.

GONTA-ganti rezim pemerintahan dan Menteri Pendidikan, persoalan terkait guru honorer seolah-olah tiada solusi, nasib dan kesejahteraan mereka, termasuk yang sudah mengabdi puluhan tahun tetap suram dan memilukan.

Bayangkan!, masih ada saja guru honorer menerima “uang kehormatan” atau honor Rp200.000 atau Rp300.000  per bulan, itu pun terkadang tak diberikan tiap bulan, semampu atau serela pemilik Yayasan.

Bandingkan dengan anggota DPR, yang kinerjanya rendah, “rajin” jalan-jalan, yang selain  gaji, tunjangan rumah, telpon, kendaraan sampai biaya listrik dan pulsa, uang tiap rapat, masih menerima ratusan juta rupiah uang aspirasi yang tak jelas pertanggugjawabannya.

Sebaliknya, awalnya secercah asa muncul saat pemerintah memberi peluang bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun nyatanya, sebagian yang sudah terdaftar pada data pokok pendidikan sehingga berhak mengikuti tes tahap I tidak bisa mengikuti ujian.

Berbagai ketidakadilan, kata Sekretaris Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PB PGRI Wijaya, dialami sejumlah guru akibat sikap tidak konsisten yang ditunjukkan panitia seleksi termasuk dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kompas, 21/9).

Guru pengampu mata pelajaran Sejarah, Sosiologi, Ekonomi dan Geografi di tingkat SMA misalnya, menerima dua surat edaran (SE) dengan isi lampiran berbeda dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek.

Dua SE Ditjen GTK No. 1460/BB1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran dan Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 dengan kop surat dan nomor sama ada dua lampiran yang isinya berbeda.

Pada dokumen satunya disebutkan mata pelajaran Sejarah tidak linier dengan Ekonomi, Sosiologi dan Geografi, namun pada dokumen lainnya secara eksplisit disebutkan sebaliknya.

Perbedaan isi lampiran itu, kata Sumardiansyah, membingungkan para guru Sejarah untuk melihat linieritas terkait pemilihan formasi di sekolah induk.

Saat ada kesempatan reset, guru Sejarah di sekolah induk yang tidak ada formasinya terpaksa memilih ekolah lain atau ada juga yang memanfaatkan reset beralih ke mata pelajaran lain (sesuai SE satunya yang dianggap linier) yakni Ekonomi, Sosiologi dan Geografi

Saat masuk ke sistem, guru tidak ditolak saat mereset, namun saat ujian diumumkan, guru bersangkutan yang sudah memilik nomor ujian dan bisa mencetak kartu ujian, malah tidak mendapatkan jadwal dan lokasi ujian.

Keluhan PB PGRI

PB PGRI yang mendampingi 90.000 guru honorer juga megeluhkan soal kompetensi teknis mereka yang jauh di bawah ambang batas  kisi-kisi atau uji coba latihan yang diberikan pada mereka oleh Kemendikbudristek.

Contoh lain yang diungkapkan Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah Perdana Kusuma, guru-guru sejarah yang sudah lulus seleksi administrasi dan mendapatkan nomor ujian tidak diberitahu lokasi dan jadwal ujian.

Lalu, guru yang tidak bisa ikut seleksi PPPK tahap I dialihkan ke PPPK tahap II sehingga harus bersaing dengan peserta dari jalur umum dengan jumlah formasi sisa yang makin sedikit. Selain merugikan guru honorer Sejarah, kasus semacam ini juga dialami guru honorer lain.

Salah satu kisah memilukan dialami oleh guru honorer kategori K2, Imas Kustiani (53) yang tetap bersemangat mengikuti seleksi test PPPK di Karawang, Senin (20/9) walau ia sudah mengalami stroke sejak tiga tahun lalu.

Imas semula yang berjalan dibantu tongkat penyangga dan dipapah oleh anaknya kemudian dibopong oleh panitia ujian PPPK ke ruang ujian agar tidak terlambat mengikuti ujian.

Imas yang sudah bekerja sebagai guru honorer sejak 2004 atau sejak 17 tahun lalu dan sampai kini masih mengajar di SDN Wancimekar, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, Jawa Barat mengaku sudah enam atau tujuh kali mengikuti tes PPPK namun tidak lulus-lulus.

Ia berharap penuh agar tahun ini bisa lulus walau tidak bisa lagi menjadii PNS (peserta PPPK yang sudah berusia di atas 35 tahun, jika lulus tes seleksi  hanya bisa diangkat sebagai PPPK).

Pengamat Pendidikan Indra Charismiaji menilai, karut terkait perekrutan guru honorer yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme sistem yang ada, tetapi tata kelolanya harus dibenahi dulu oleh kemendikbudristek.

“Problem SDM guru tidak bisa dituntaskan dengan merekrut guru seperti ini, tetapi tata kelolanya harus dibenahi secara menyeluruh dimulai dengan menginventarisir jumlah guru yang dibutuhkan, karena kalau melihat datanya, jumlah guru sudah kebanyakan, “ tuturnya.

Guru adalah garda terdepan yang mencetak kader-kader bangsa ke depannya, sehingga kompetensi mereka harus terus diasah dan kesejahteraan serta nasib mereka juga harus diperhatikan.

Jika tidak, jangan berharap banyak, bibit-bibit unggul pemimpin bangsa ini bisa dihasilkan!

 

.