Awas Klaster Sekolah!

Pembelajaran Tatap Muka (PJM) penting, agar tidak terjadi "learning lost" tetapi lebih penting menghindari terciptanya klaster Covid-19 di sekolah-sekolah yang mulai bermunculan.

DI TENGAH tren menurunnya kurva penyebaran Covid-19 sejak sekitar awal September lalu , klaster di lingkungan sekolah justeru mulai bermunculan sejak dimulai pembelajaran tatap muka (PTM) secara bertahap.

Bahkan isu beredar, di seluruh wilayah Indonesia ada 1.296 klaster Covid-19 sekolah atau sekitar 2,8 persen dari seluruh total sekolah di Indonesia, walau pun hal itu dibantah, mungkin ada kekeliruan data.

Hal senada juga disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang menyebutkan hanya ada satu klaster sekolah di DKI Jakarta, bukan 25 sekolah seperti berita yang beredar di medsos.

Sementara Kabag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengakui, tujuh sekolah ditutup sementara sejak PTM terbatas campuran (PTM dan Pembelajaran Jarak jauh atau PJJ) digelar di wilayahnya pada 30 Agustus sampai 22 Sept.

Alasannya, ditemukan satu kasus positif Covid-19 di tiap sekolah, salah satu dari enam sekolah menjadi klaster penularan dan satu lagi melanggar prokes. Berita tentang penutupan 25 sekolah berasal dari Kemendikbud dan Ristek.

Sementara Ketua Komisi X DPR Saiful Huda dalam dialog di TV (24/9) menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya “learning lost” pendidikan disebabkan terhentinya PTM selama lebih satu setengah tahun akibat pandemi.

Namun demikian, menurut dia, kebijakan pemberlakuan kembali PTM harus dilakukan ekstra hati-hati dengan prokes ketat mengacu kejadian di sejumlah negara dimana kluster sekolah tercipta saat dilakukan PTM.

Menurut dia, dituntut sinergi dan kolaborasi antar segenap pemangku kepentingan, mulai Kemenkes dan Kemendikbud dan Ristek, Satgas Penanganan Covid-19 di pusat dan daerah, Pemda, Diknas, satuan pendidikan (pengelola sekolah) dan orang tua murid.

“Semua pihak harus berupaya menciptakan sekolah sebagai lingkungan paling aman dari Covid-19 bagi anak didik, “ ujarnya.

Tidak Cukup

Hal senada disampaikan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Windhu Purnomo yang menyebutkan assesment memuat check list atau daftar yang harus dilakukan pihak sekolah yang menggelar PTM  tidak cukup.

Menurut dia, perlu aksessor independen untuk mengawasi pelaksanaan modul program belajar dan mengajar di sekolah, karena jika diawasi sendiri, nanti yang dilaporkan hal-hal  baik-baik saja.

Sementara Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Datriawan Salim mengemukakan, pengawasan di lingkungan sekolah saat PTM tidak cukup untuk membuat siswa terhindar dari Covid-19.

“Bagaimana, kondisi rumah, juga cara orang tua menerapkan disiplin  untuk mematuhi prokes, apa penghuni dewasa sudah divaksin. Lalu, saat siswa berangkat dari rumah, bagaimana dengan kendaraan yang dinaiki, juga interaksi dengan orang-orang.

Begitu pula saat para siswa pulang sekolah. Siapa yang mengawasi agar siswa langsung pulang, tidak mampir ke tempat-tempat lain atau bermain dulu?.

Memang di tengah ragam kondisi dan situasi keluarga, kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan,  budaya dan disiplin mereka, tidak mudah untuk mengawasi kepatuhan prokes bagi anak didik.