Sosok Kelam Wakil Rakyat

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (24/9) menyusul ketua lembaga tinggi negara lainnya yakni Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MK Moh. Akil Mochtar dan Ketua DPD Irman Guzman yang terjerat kasus korupsi.

“Der Teufel ist nicht so schwarz wie man ihn malt”’ kata pepatah Jerman yang artinya “Sosok Iblis pun tak selalu kelam”, namun anggota, apalagi pimpinan DPR – lembaga perwakilan rakyat – sejatinya  berahlak mulia, menjadi panutan serta amanah memperjuangkan nasib konstituennya.

Sayangnya di negeri ini, lembaga perwakilan rakyat termasuk di daerah (DPR dan DPRD) paling tidak dipersepsikan publik sebagai tempat kumpulan orang-orang bersikap “aji mumpung”, serakah dan  penikmat privilege, bak hidup di “menara gading” di dunia mereka sendiri.

Seperti bunyi pepatah di atas, mungkin masih banyak anggota DPR yang konsisten merawat komitmen pada konstituen masing-masing , namun mereka nyaris tenggelam di tengah bayang-bayang stigma perilaku korup yang lainnya.

Menurut catatan KPK dari 2004 sampai September 2020 saja ada 257 anggota DPR dan DPRD yang terjerat pusaran kasus korupsi selain 12 menteri dan 119 pimpinan daerah (termasuk 21 gubernur, bupati, walikota dan wakilnya).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menambah daftar pucuk pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang positif terpapar virus korupsi selain tiga  lainnya yakni Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MK Moh. Akil Mochtar dan Ketua DPD Irman Guzman.

KPK mengumumkan Azis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

“Dari bahan keterangan dan barang bukti, kami  telah menemukan bukti permulaan cukup sehingga (statusnya-red) kami naikkan ke tahap penyidikan dan kami sampaikan, Wakil Ketua DPR RI, AS periode 2019-2024 sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu dini hari (25/9).

Wakil Ketua DPR dari F-Golkar itu ditengarai menghubungi eks-penyidik KPK AKP Stephanus Robin Pattuju (SRP) Agustus lalu untuk meminta tolong mengurus perkara yang menyeret dirinya beserta kader Golkar lainnya Aliza Gunado (AG) yang sedang diselidiki KPK.

Azis dan AG diduga membantu mengusahakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah 2017 dari Rp 23 miliar menjadi  Rp100 miliar. Yang direalisasikan Rp 30 miliar dengan fee Rp 2,5 miliar untuk Aziz dan diberikan lewat AG.

Atas dasar itulah, Azis berusaha mengamankan dirinya beserta AG dengan berupaya menyuap SRP selaku penyidik KPK yang sedang menyelidiki kasusnya serta pengacara Maskur Husain sebesar Rp 3,1 miliar dari Rp 4 miliar yang sudah disepakati.

Terkait kasus tersebut, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan TPK.

TPK mengambil paksa Aziz dari rumahnya di Jakarta Selatan, Jumat malam (2/9) walau paginya ia berikirim surat pada KPK untuk meminta pengunduran jadwal pemeriksaan dengan alasan sedang menjalani isoman karena positif terpapar Covid-19.

Tim KPK tak menerima alasan Aziz begitu saja, menyambangi rumah Aziz dan setelah dites antigen terbukti non-reaktif, ia langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK Jumat malam (24/9), lalu  ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu dini hari.

Aziz diduga juga terlibat perkara kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai yang menjerat Wakikota kabupaten tersebu, M Syahrial dan kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang juga terpidana korupsi di Lapas Tangerang.

Dalam konspirasi itu Aziz berjanji akan mengupayakan PK bagi Rita dan mengembalikan asset-asetnya yang dirampas KPK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan imbalan Rp10 miliar.

Ketua MK Moh. Akil

Sementara Akil yang dicokok KPK di rumahnya Oktober 2013 ditersangkakan terlibat pengaturan sengketa pilkada di Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Ketua DPD-RI Irman Guzman yang diciduk KPK di rumahnya 17 Sept. 2016 lalu terbukti menerima grativikasi pengurusan alokasi kuota impor gula dari BULOG pada CV Semesta Berjaya divonis empat tahun dan enam bulan penjara serta denda RP200 Juta atau subsider tiga bulan kurungan.

Sedangkan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan, April 2018 karena terbukti menguntungkan diri sendiri, orang atau korporasi dalam proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Yang membuat miris, hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII) disebutkan, 51 persen responden menilai, DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia disusul pejabat pemda (48 persen), pejabat pemerintah (45 persen) dan polisi (33 persen).

Ironisnya, seperti yang diungkapkan diva Krisdayanti baru-baru ini, kesejahtaraan anggota DPR, tanpa  mengejar imbalan rasuah dari proyek-proyek yang digolkannya pun sudah bergelimang honor dan pendapatan resmi.

Bayangkan, setiap tanggal 1 dan tanggal 5 tiap bulan menerima Rp16 juta dan Rp59 juta, uang reses setahun lima kali masing-masing Rp450 juta dan dana kunjungan kerja Rp140 juta delapan kali setahun.

Nyaris tidak ada pertanggungjawaban  atas dana-dana aspirasi saat reses atau kunjungan kerja yang tujuan sebenarnya adalah untuk menyerap aspirasi konstituen di dapil masing-masing.

Setiap rapat dan ikut tim-tim ada lagi honornya, belum lagi tunjangan rumah, kendaraan, pulsa telpon sampai biaya listrik, asuransi, bahkan jika tidak diramaikan medsos, pengadaan multi vitamin bagi seluruh anggota DPR dianggarkan Rp2 miliar pada APBN 2021.

Menikmati Ragam Privilege

Privilege non-uang juga diperoleh anggota DPR, misalnya pelat nomor mobil khusus dan lainya yang tidak terungkap publik dan seolah-olah masih kurang, anggota DPR beserta keluarga juga menggelar vaksinasi khusus dan mengusulkan RS dan ruang ICU khusus bagi anggotanya yang terpapar Covid-19.

“Kami malah nombok, karena dana aspirasi yang kami terima kami salurkan ke konstituen atau masyarakat yang membutuhkan,” kilah mereka jika ada yang mempertanyakan penggunaan dana-dana itu.

Mungkin saja, masih ada (oknum) anggota DPR berhati mulya, rela nombok demi rakyat, tetapi jika berani transparan, tentu bakal ketauan, siapa yang benar-benar rela nombok dan dan siapa yang hidup glamour, bergelimang privilege dan uang untuk dirinya, tetapi kinerjanya minimalis?

Yang jelas, coba lah tanyakan pada rakyat “akar rumput” di wilayah masing-masing, apa pernah disambangi oleh para wakil rakyat itu untuk ditanyakan apa persoalan atau yang harus mereka perjuangkan? Mungkin saja ada, tapi nyaris tak terdengar, kecuali saat-saat menjelang helat pilkada atau Pemilu lima tahun sekali.

Deretan mobil mewah bak ruang pamer di pelataran parkir Gedung DPR/MPR di Senayan, dan rendahnya hasil capaian legislasi yang diembannya menjadi saksi bisu gaya hidup mereka yang disebut wakil rakyat itu.

Ulah dan tampilan buruk sebagian anggota DPR dari rezim ke rezim pemerintahan tentu tidak lepas dari budaya serba transaksional dan pragmatis yang ditunjukkan parpol yang melahirkan para politisi dan juga birokrat.

Yang lebih mengenaskan, di  tengah rendahnya literasi politik rakyat dan masih tingginya tingkat kemiskinan serta parpol yang lebih fokus mengejar kekuasaan, mengisi komposisi DPR atau DPRD dengan  sosok-sosok mumpuni dan amanah masih amat jauh dari jangkauan.

Melalui “operasi serangan fajar” bersenjatakan sembako atau amplop berisi lembar recehan atau kalau perlu dengan mengapitalisasi agama atau kepercayaan, memapak jalan menjadi anggota DPR atau DPRD bukan lah persoalan.

“Tolak korupsi! Kami senantiasa berpihak pada rakyat, maka jangan ragu, pilih kami!,” suara-suara lantang semacam itu itu selalu membahana saat kampanye pemilu atau pilkada. Sayang cuma hingar-bingar sampai di situ!

Di negeri yang korupsi sudah menggerogoti segenap sendi-sendi kehidupan, bermutasi kemana-mana dan puluhan tahun menjadi endemik, kasus-kasus Azis Syamsuddin, Moh. Akil, Irman Guzman  atau Setya Novanto agaknya bakal tak terhentikan.

“Vaksinasi”  (upaya serius dan sanksi hukum tegas) untuk menciptakan “herd immunity” dari virus-virus korupsi yang terus bermutasi membentuk “varian-varian” baru mendesak dilakukan.

Jangan sampai Indonesia, negeri yang indah, elok permai serta gemah ripah, lohjnawi rusak akibat ulah para koruptor dan ternentuknya sikap permisif, apalagi pembiaran terhadap mereka.