Pudarnya Marwah KPK

Unjuk rasa yang digelar BEM Seluruh Indonesia, Senin 27 Sept. menentang pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes KWK. Keputusan tersebut dianggap bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan KPK.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya tampil garang dan sangat diandalkan untuk membasmi praktek rasuah yang sudah merasuki sendi-sendi seluruh kehidupan bangsa dan negara marwahnya terus memudar pasca disahkannya revisi UU KPK dan di bawah kepemimpinan baru.

Kecemasan publik sudah muncul sejak DPR seolah-olah memaksakan revisi UU Tindak Pidana Korupsi No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang sebagian pasal-pasalnya dinilai mengebiri lembaga anti rasuah itu. Revisi UU KPK disyahkan pada 17 Sept. 2019 dan ketua yang baru, Firli Bahuri diangkat pada 20 Des. 2019.

Mayoritas publik dan pakar hukum menilai, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR memuat sejumlah pasal yang bakal melemahkan KPK, namun para pengusungnya yakni fraksi-fraksi partai koalisi pemerintah di DPR ngotot menyebutkan sebaliknya, tujuan merevisi UU tersebut adalah upaya menguatkan komisi anti rasuah itu.

Ada 26 pasal dalam revisi UU No. 19 yang ditengarai melemahkan KPK antara lain perubahan status pegawai KPK dari independen menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), begitu pula status KPK menjadi lembaga pemerintah, tidak lagi independen seperti sebelumnya.

Persoalan alih status pegawai KPK menjadi ASN berlarut-larut setelah 75 pegawai KPK termasuk sejumlah penyidik senior dinilai tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar KPK bersama BKN.

Semula 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tidak bisa dialih fungsikan menjadi ASN, lalu diubah, hanya 51 orang  yang dianggap “merah” nilainya sehingga tidak bisa dibina lagi alias dipecat, 24 lainnya harus mengikuti program Bela Negara dan pembinaan

Komnas HAM menemukan dugaan 11 poin pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK yang digelar pimpinan KPK terkait alih status 1.349 pegawainya  menjadi ASN sesuai pasal-pasal dalam revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019

Begitu pula Ombudsman RI (ORI) dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaannya (LAHP) menilai, perlu dilakukan tindakan korektif terhadap hasil TWK termasuk membatalkan keputusan memberhentikan pegawai yang dinilai tidak lolos TWK.

Sampai hari ini, kisruh terkait hasil TWK belum berujung, karena gongnya ada di tangan Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi ASN, padahal sebelumnya ia sendiri sudah mewanti-wanti bahwa hasil TWK terhadap pegawai KPK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan mereka yang tidak lolos tes.

Sampai hari ini walau mulai muncul desakan publik, presiden masih bergeming, belum merespons LAHP ORI maupun rekomendasi Komnas HAM tentang TWK.

Pasal Pelemahan KPK

Pasal lain UU No. 19 TPK yang dinilai melemahkan KPK a.l.  mengenai keberadaan Dewas KPK sebagai otoritas yang memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Begitu pula dengan pasal yang menyebutkan, KPK berkedudukan di ibukota negara RI dengan wilayah kerja seluruh wilayah RI yang pada gilirannya menghilangkan kewenangan membuka kantor di daerah seperti tertera pada UU sebelumnya.

Pelemahan KPK ternyata tidak hanya akibat pasal-pasal UU TPK yang direvisi, tetapi juga akibat pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar.

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia  mulai turun ke jalan memrotes hukuman administrasi pemotongan 40 persen gaji pokok Lili (Rp1,8 juta per bulan selama setahun ) dari Rp4,5 juta yang dinilai terlalu ringan atas pelanggaran etika yang dilakukannya, karena ia masih menerima lebih Rp100 juta per bulannya dari berbagai tunjangan.

Firli terbukti melakukan pelanggaran etika bertemu dengan orang yang sedang berperkara dan bermewah-mewah pulang kampung menyewa helikopter, begitu pula Lili yang melakukan pertemuan langsung dengan pihak yang sedang berperkara untuk kepentingan dirinya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas Fery Amsari juga mengakui, alih status pegawai KPK dan pelanggaran etika yang dilakukan Firli dan Lili berkontribusi besar membuat kepercayaan publik menurun.

Melemahnya pembetasan korupsi tercermin dari turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 yang dirilis Transparency Int’l Indonesia (TII) pada skor 37 dan ranking 102 atau turun poin dari tahun sebelumnya.

Dari fakta-fakta di lapangan, tidak kurang dari sejumlah menteri, para pejabat daerah DPR dan DPRD terjerat pusaran rasuah.

Rendahnya tingkat kepercayaan publik pada KPK juga bisa dilihat dari hasil survey Indikator Politik (IP) terhadap lembaga negara yang dirilis (28/9) yakni 65 persen atau di bawah TNI (90), presiden (82) dan Polri (71).

Quo vadis? mau dibawa kemana negeri ini, jika praktek korupsi secara tidak langsung terus dibiarkan tumbuh subur termasuk dengan melemahkan KPK?