Tangisan Guru Honorer

Mendikbud Nadiem Makarim menginap di rumah Sukardi, guru SMP yang mengajar 25 tahun tetap honoreeeer... terus!

ADA tangisan menyayat hati dari Lombok Tengah (NTB), yakni tangisan guru TK di dada Mendikbud & Ristek Nadiem Makarim. Bu Guru Asmawarni Yanti sempat meraung sejenak, karena 18 tahun mengajar dalam sebulan hanya diberi honor Rp 100.000,- Nadiem Makarim pun terkejut, hari gini masih ada guru berhonor selembar uang merah Sukarno-Hatta. Sampai di mana uang Rp 100.000,- di jaman sekarang?

Bu Asmawarni harus naik sepeda motor 20 Km menuju tempatnya mengajar. Untuk beli bensin saja selama sebulan tidak cukup. Tapi dengan harapan suatu saat akan diangkat jadi PNS atau PPPK (Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja), Bu Asmawarni berani nombok. Di kampungnya dia juga bertani bersama suami, agar pahlawan tanpa tanda jasa itu tetap bisa menghidupi keluarganya. Maka sambil memeluk Mendikbud & Ristek, Asmawarni meratap, “Mas Nadiem angkatlah saya jadi PNS!”

Asmawarni Yanti tidak sendiri. Di Lombok Tengah dan juga di seluruh penjuru tanah air masih ribuan guru honorer nasibnya terlunta-lunta puluhan tahun. Setiap tahun selalu berharap ada pengangkatan, tapi tak semuanya bisa ditolong pemerintah, dan Pemda pun juga tak semuanya mampu mengentaskan nasib mereka. Lebih-lebih di masa pendemi Corona ini, sumber pembiayaan untuk honor para guru juga macet.

Selama ini guru honorer banyak yang “disambung umur”-nya oleh budi baik pihak Komite Sekolah. Dana itu diperolehnya dari sumbangan sukarela para walimurid. Maka jumlahnya setiap daerah tidak menentu. Ada yang terima Rp 350.000,- sebulan, Rp 500.000,- bahkan hanya Rp 100.000,- sebagaimana Asmawarni. Dan di masa pandemi Corona ini, nasib guru honorer semakin terpuruk, karena para orangtua murid juga banyak yang kerepotan ekonominya.

Ironis memang, guru adalah sosok manusia yang bikin pintar calon pewaris bangsa, tapi banyak yang selalu menunggu kapan dapat arisan. Sang guru hidup serba kekurangan, tapi banyak pula muridnya yang kurang ajar setelah menjadi pejabat sekian puluh tahun kemudian. Misalnya yang jadi bupati, walikota sampai gubernur dan mentri, pada korupsi, termasuk yang di DPRD dan DPR. Padahal Pak Guru dan Bu Gurunya di SD tak pernah mengajarkan bagaimana ilmu mencatut uang negara.

Ada kisah menyayat hati dari daerah NTB lainnya. Pak Guru Sukardi sejak 25 tahun lalu menjadi guru honorer di SMP Praya Lombok Tengah. Sialnya, setiap ada pengangkatan baru, Sukardi selalu dilewati terus. Pernah keluar dan  kerja di perkebunan dengan gaji sebulan Rp 8 juta, tapi karena panggilan jiwanya tak di situ Sukardi pilih kembali jadi honorer, yang untuk memiliki helm baru saja terpaksa dibelikan oleh bekas muridnya yang sudah jadi polisi.

Pak Guru Sukardi pernah malu ketika ketemu salah satu muridnya yang sudah jadi Kepala Sekolah dan ber-NIP (Nomer Induk Pegawai), sedangkan dirinya seperempat abad statusnya tetap guru honorer tanpa masa depan. Nasibnya baru berubah setelah Menteri Nadiem Makarim menginap di rumahnya. Sukardi bersama 173.328 guru honorer lainnya lolos seleksi menjadi ASN PPPK.

Sejak lama pemerintah mencoba mengentaskan nasib para guru honorer itu, tapi masih banyak yang ketinggalan karena tidak memenuhi syarat alias tak sesuai dengan kompetensinya. Syarat pun diperingan, tapi masih masih banyak yang tidak lolos juga. Ada memang yang minta semua diangkat tanpa pandang bulu, tapi jika guru kelas “ampas” itu juga jadi pendidik, bagaimana murid hasil didikannya nanti?

Hingga akhir 2020 guru honorer yang tersebar di SD, SMP sampai SMA itu masih berkisar 937.228 orang. Tapi mereka belum juga tertampung jadi PNS meski di tahun itu ada 72.976 guru pensiun, sementara kekurangan guru secara nasional mencapai 1.020.921 orang. Hingga tahun 2024 mendatang, diprediksi kekurangan guru akan mencapai 1.312.759 orang.

Kenapa Indonesia sampai kekurangan guru, itulah berkat mahakarya  Mendikbud Fuad Hasan di era Orde Baru. Untuk meningkatkan kwalitas guru, Mendikbud penerus Nugroho Notosusanto tersebut punya kebijakan, guru SD pun harus sarjana S1. Karenanya sekolah guru yang namanya SPG (Sekolah Pendidikan Guru) dihapus sejak 1990-an termasuk PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGO (Sekolah Guru Olahraga). Terlalu pedenya sang mentri, beliaunya tak memikirkan “bom waktu” kekurangan guru pada suatu saat nanti.

Dan di era era reformasi bom waktu itu benar terjadi, akibat meningkatnya jumlah sekolah dan murid tak diimbangi dengan penambahan jumlah guru baru. Walhasil kemudian para Kepala Sekolah mengambil kebijakan menampung famili atau anak teman, dijadikan guru meski bukan lulusan SPG dan PGA. Walhasil dari setiap SD yang berguru 6 orang, guru negerinya hanya 2-3 orang saja. Lainnya para guru honorer yang nama kerennya wiyata bakti.

Mereka terus mengajar dengan harapan suatu saat diangkat jadi PNS. Tapi belasan tahun mengajar, bahkan puluhan tahun, tak semuanya bisa terkabul. Di samping keuangan negara yang terbatas juga banyak guru honorer yang disiplin ilmunya jauh dari ilmu pendidikan. Dan jadilah Nadiem Makarim menjadi menteri pendidikan paling pusing. Sekarang ini misalnya, selain harus mengurusi PJJ dan PTM, juga harus memperhatikan PTJN (Pendidik Tak Jelas Nasibnya). (Cantrik Metaram)