Jokowi Turun Tangan, Izin Baru Pinjol Distop

Moratorium terhadap usaha pinjaman online (pinjol) dilakukan karena banyak penipuan dan penyakahgunaan, bahkan menyebabkan sejumlah peminjam bunuh diri, putus asa diteror debt collector.

ENTAH sudah berapa ribu orang lagi bakal menjadi mangsa usaha pinjaman online (pinjol) illegal, jika Presiden Joko Widodo tidak menyorot tajam kasus-kasus penipuan dan aksi intimidasi pada para korbannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun langsung akan memberlakukan penghentian atau moratorium izin penerbitan teknologi financial (tekfin) atau pinjaman daring yang baru.

Hal itu diputuskan pada rapat dipimpin Presiden Jokowi sendiri, dihadiri Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Jhony G Plate, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjijo dan Kapolri Jenderal (Pol) Listy Sigit Prabowo (15/10).

Presiden mengingatkan, walau potensi pertumbuhan jasa pinjaman melalui tekfin sangat besar, diakses oleh 68 juta orang dengan perputaran dana Rp260 triliun, banyak terjadi penyalahgunaan dan tindak pidana, sehingga izin baru perlu distop.

Paling tidak, ada lima korban pinjol bunuh diri pada 2021 yakni AW (pria 42 tahun) yang loncat dari atap mall di Bekasi (11/10), HP (pria 25 tahun), pegawai bank di Bojonegoro (23/8), WPS (38) ibu rumah tangga di Wonogiri (4/10), OS (pria 36 tahun) di Tulungagung (23/6) dan  ADS pria petugas Taman Hutan Rakyat di Gunung Kidul (30/8).

Yang cetak duit, tentu saja para pemilik Pinjol yang “menjarah” warga yang tertimpa kesulitan melalui praktek keji dengan mengintimidasi, mempermalukan atau mengancam korban, dan juga pekerjanya (termasuk debt collector) yang digaji Rp 15 sampai Rp20 juta per bulan.

Bayangkan saja, usaha pinjol yang digrebek di Tangerang (14/10) mengelola 10 aplikasi illegal dan tiga resmi (terdaftar) untuk mengelabui petugas, sementara yang di Klaten, 22 aplikasi illegal,hanya satu aplikasi yang terdaftar.

Kepala Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengaku telah melakukan berbagai cara untuk memberantas pinjol illegal, melalui edukasi publik terkait literasi pinjaman daring tersebut, juga memblokir situs dan aplikasi pinjol illegal.

Menurut catatan SWI, perushaan pinjol resmi ada 106, sedangkan pinjol illegal pada 2019 ada 1.993 yang beroperasi  dan pada 2020 sebanyak 1.026.

“Sulit memastikan jumlah pinjol illegal yang masih beroperasi, karena begitu diblokir, mereka buat aplikasi baru lagi, “ kata Tongam.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar melaporkan ke SWI jika ada penawaran pinjol illegal dan juga mendorong masyarakat yang mengalami teror atau intimidasi dari perusahaan pinjol agar melapor ke polisi.

“Masyarakat harus cerdas meminjam dan jangan pernah pinjam pada pinjol ilegal,” imbuh Tongam.

Namun tentu saja persoalannya tidak sederhana itu, karena jika kepepet, harus membeli beras untuk makan keluarga, beli obat, tagihan listrik atau kebutuhan mendesak lain, orang tak berfikir panjang lagi, menerima bujukan pinjol.

Dalam bilangan menit tak berbelit-belit, tanpa agunan atau surat keterangan macam-macam, cukup scan KTP dan kirim melalui gadget,  dalam bilangan menit, uang sudah ditransfer ke peminjam.

Persoalan baru muncul, misalnya Dedi korban pinjol illegal PT ITN di Ruko di Green Lake, Tangerang, yang meminjam cuma Rp2,5 juta, tagihannya melonjak gila-gilaan menjadi Rp104 juta.

Begitu pula yang dialami Tita. Ia meminjam pada pinjol illegal Rp500.000, yang ditransfer cuma Rp375,000, lalu setelah dilunasi,  pinjam lagi Rp1-juta, ditransfer Rp 850.000, sementara tagihannya terus melonjak sampai 30 kali lipat dari pinjaman pokoknya.

SWI dinilai Lamban

Sementara Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira menilai upaya SWI memberantas pinjol illegal lamban, kalah cepat dari usaha  pinjol Illegal dalam menawarkan pinjaman.

“Informasi pinjol dilakukan secara personal, lewat SMS langsung, sebaliknya edukasi dan sosialisasi mana yang dilakukan lewat SMS?” tanya Bhima seperti dikutip CNN.

Akibatnya, sambung Bhima, kecepatan promosi marketing pinjol illegal jauh lebih cepat ketimbang program literasi keuangan yang disampaikan SWI.

Untuk itu Bhima menyarankan agar SWI bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mencegah pinjol secara dini, sebelum ada korban-korban berikutnya.

Bhima juga menyarankan agar pemerintah menerbitkan UU yang mengatur praktik pinjol oleh perusahaan fintech agar penegakan hukum bagi pelaku pinjol illegal lebih tegas dan cepat.

“Dengan undang-undang terkait fintech, ada pasal-pasal pidana sehingga pinjol yang tak terdaftar, tidak berizin, bisa  dipidanakan, pelakunya bisa masuk bui,” imbuh Bhima.

Sebaliknya, para pelaku pinjol illegal tak bisa langsung diproses hukum jika tak ada laporan dari korban. “Sekarang banyak pinjol illegal, tapi tidak bisa main ‘penjarakan’ karena regulasi belum mendukungnya.

Sedangkan pakar hukum pidana Asep Iriawan  juga menyayangkan, karena sudah banyak korban pinjol berjatuhan, tapi baru setelah Presiden Jokowi turun tangan, semua mulai ikut bergerak.

Menurut dia, pinjam meminjam uang melalui pinjol ada di ranah hukum perdata, namun jika terjadi penipuan, ancaman dan intimidasi, perjanjian batal, dan tanpa pengaduan pun polisi seharusnya sudah harus bergerak menanganinya karena merupakan tindakan kriminal.

Rakyat berharap, agar dicarikan skema Jaminan Perlindungan Sosial (JPS) untuk mencarikan solusi bagi rakyat yang memerlukan uang mendesak.

Last but not least, segenap institusi pemerintah selayaknya  “jemput bola”, proaktif menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing, tak cuma menunggu perintah presiden, apalagi “angat-angat tai ayam”, heboh sesaat saja.