Sudan:  Kudeta Tanpa Dukungan Rakyat

Tiada hari tanpa unjuk rasa di sejumlah kota di Sudan menentang kudeta militer terhadap pemerintah transisi sipil 25 Oktober lalu.

DENGAN kekuatan senjata, jalan menuju kekuasaan bisa lebih mulus, namun tanpa dukungan dan legitimasi dari rakyat, kekuasaan bakal sulit dipertahankan karena akan terus digoyang.

Itu yang terjadi di Sudan, negara di timur laut benua hitam Afrika  yang kondisi politiknya terus gunjang-ganjing sejak kudeta oleh Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan terhadap pemerintah transisi 25 Okt. lalu.

Komite Pusat Dokter Sudan dikutip BBC melaporkan, lima pengunjuk rasa tewas dalam aksi protes yang digelar massa pro-demokrasi Sudan, Sabtu (13/11)). Empat korban tertembak dan seorang tersedak gas air mata.

Aksi menentang kudeta tidak hanya berlangsung di ibu kota, Karthoum, tetapi juga di sejumlah kota di Sudan, sebaliknya, satuan polisi mengaku, mereka hanya menggunakan kekuatan minimum untuk menahan aksi massa.

Kekerasan terjadi setelah Jenderal Burhan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penguasa, Kamis (11/11), mengingkari kesepakatan pembentukan pemerintah transisi pasca tergulingnya diktator tiga dekade, Omar Hassan al Bashir (1989 – 2019).

Berdalih mencegah perpecahan, Jenderal Al-Burhan menyatakan keadaan darurat, membubarkan pemerintahan transisi dan menahan tokoh-tokohnya serta membentuk pemerintah baru.

Hari-hari setelah kudeta sepihak tersebut, diisi oleh aksi-aksi unjuk rasa oleh massa pro demokrasi yang menuntut rezim militer mundur dan mengembalikan lagi kekuasaan kepada pemerintah transisi sipil.

Aksi protes yang digelar, Sabtu terus berlanjut di bawah penjagaan ketat pasukan keamanan dan menurut laporan TV pemerintah, 39 petugas terluka, sebaliknya saksi mata menyebutkan, polisi menyerbu RS di kota Omdurman untuk menahan beberapa orang yang mengalami luka-luka.

Kedutaan AS di Khartoum mengutuk kekerasan di Sudan dan menyebutkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa yang memperjuangkan kebebasan dan demokrasi.

Kehidupan demokrasi yang mulai tumbuh di Sudan sejak tumbangnya rezim diktator tiga dekade di bawah Presiden Omar Hasan al-Bashir (1989 – 2019) terusik akibat aksi kudeta.

Tumbangnya Omar al-Bashir adalah peristiwa monumental bagi rakyat Sudan, dijuluki sebagai gelombang kedua gerakan musim semi Arab setelah aksi penumbangan diktator di Mesir, Libya, Surah, Yaman dan Tunisia pada 2011.

Sejumlah Tokoh Ditahan

Sejumlah tokoh pemerintah yang memimpin pemerintahan transisi  pasca  tergulingnya diktator Omar Al Bashir pada 11 April 2019 termasuk PM Abdalla Hamdok ditahan walau akhirnya dibebaskan.

Enam dubes Sudan yakni untuk AS, Uni Eropa, Perancis, China, Qatar, dan kepala misi Sudan di Jenewa dilaporkan dipecat oleh pimpinan kudeta karena dianggap berseberangan.

Selain Uni Afrika yang menangguhkan hubungan dengan rezim baru Sudan sampai pemerintahan sipil dipulihkan karena menganggapnya inkonstitusional, kecaman juga datang dari AS dan Uni Eropa.

AS menangguhkan bantuan 700 juta dollar AS ke Sudan dan Uni Eropa juga mengancam akan melakukan hal  sama serta mendesak dipulihkannya lagi pemerintahan sipil di negara itu tanpa syarat.

Asa tumbuhnya iklim demokrasi di Sudan menggumpal pasca era  Omar al-Bashir, April 2019 melalui pembagian kekuasaan antara pemimpin sipil dan militer, walau sejak itu masih diselang-selingi upaya kudeta militer.

Kelompok sipil dan militer mencapai kompromi untuk berbagi kekuasaan pada 15 Mei 2019 dengan membentuk pemerintahan transisi selama periode 39 bulan.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Agustus 2019, selama masa transisi, kelompok militer mendapat giliran 21 bulan pertama kekuasaan, sedangkan sipil selama 18 bulan sisanya.

Namun pemerintah  transisi dan kelompok bersenjata Front Revolusi Sudan (SRF) di Juba, Sudan Selatan 3 Okt. lalu membuat kesepakatan untuk memperpanjang masa transisi setahun dari November 2022 menjadi November 2023.

Dalam kesepakatan itu diatur perpanjangan enam  bulan masa kekuasaan militer dalam pemerintahan transisi dari yang seharusnya berakhir Mei 2021 menjadi November 2021, namun sikap curiga mencurigai antara kubu sipil dan militer makin tajam.

Kubu sipil menuduh militer enggan menyerahkan kekuasaan,  terbukti ada upaya kudeta yang gagal pada 21 September lalu, sebaliknya militer menilai, sipil tak bakal mampu memimpin negeri.

Kemelut politik di Sudan agaknya belum segera usai jika kubu militer enggan melepaskan kekuasaan. (AFP/BBC/ns)