47 Ribu Warga Yalimo Laporkan KPU dan Bawaslu Papua ke DKPP

Walau pemerintah, DPR dan KPU ngotot melanjutkan pilkada serentak sesuai jadwal (9 Des.), mayoritas publik dan pakar epidemiologi tetap cemas pesta demokrasi itu akan memicu terciptanya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

JAKARTA – Sejumlah warga Kabupaten Yalimo, Papua melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yalimo kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam laporan yang diwakili tokoh masyarakat Yalimo, yakni Yorim Endama, Soni Silak dan Sergius Womol, KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo diduga melakukan pelanggaran kode etik karena menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di waktu berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemungutan suara (dilakukan) tepatnya tanggal 26 Januari 2022, yang justru bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi,” sebut laporannya.
Berdasarkan keputusan MK, seharusnya PSU dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja dan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021.

Selain itu, KPU Yalimo dinilai telah gagal melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilikada) di wilayah tersebut. Karena, sudah dua kali menggelar PSU yang berpotensi merugikan keuangan negara ratusan miliar.

Laporan tersebut bermula ketika KPU Kabupaten Yalimo melakukan pemungutan suara pertama, pada 9 Desember 2020 yang diikuti dua pasangan calon. Nomor satu, Erdi Dabi dan John W. Wilil. Nomor dua, Lakius Peyon dan Nahum Mabel.
Dalam pemilihan tersebut, pasangan calon nomor satu mendapatkan suara sebanyak 47.881. Sementara pasangan lawan, mendapat 43.067. Sehingga total suara sah sebanyak 90.948.

Terhadap perolehan suara tersebut, pasangan calon nomor dua mengajukan keberatan ke MK. Gugatan teregister dengan nomor perkara 97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal Senin 21 Desember 2020.

Selanjutnya, MK memutuskan sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo dilakukan PSU di Distrik Walarek dan Apalapsili. Namun, hasilnya pasangan nomor urut 1 tetap mendapat suara terbanyak.

Atas hasil tersebut, pasangan nomor dua kembali mengajukan keberatan ke MK. Kemudian, MK pun mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang intinya melakukan PSU tanpa mengikut sertakan calon nomor satu.

Setelah melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait, KPU Yalimo menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan revisi ketiga berupa Surat Keputusan (SK) Nomor 127/PL.02/9122/2021 tanggal 24 Oktober 2021.

SK tersebut berisi tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 pasca putusan MK.

Dalam SK tersebut menyatakan bahwa hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022. Atas SK tersebut, perwakilan masyarakat Yalimo menilai KPU dan Bawaslu telah melanggar kode etik karena menetapkan tanggal melebihi batas maksimal yang ditentukan MK.