MUI Mau Dibawa Kemana?

Rencana MUI DKI Jakarta untuk membentuk cyber army untuk membela ulama dan Gubernur Anies Baswedan menuai pro dan kontra serta mengundang pertanyaan mau dibawa kemana MUI?

RENCANA Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk cyber Army untuk membentengi ulama dan Gubernur Anies Baswedan dari serangan di dunia maya memicu pro-kontra dan reaksi beragam.

Anggota Fraksi-PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menilai, cyber army tidak ubahnya dengan tim sukses Anies Baswedan sehingga mengerdilkan MUI yang merupakan wadah yang menaungi para ulama.

Ulama tergabung dalam MUI, menurut dia seharusnya mengemban tugas lebih besar bagi umat Islam ketimbang memerangi hoaks yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemda serta banyak institusi lainnya.

Ima menyarankan agar MUI lebih fokus pada pembangunan karakter umat Islam di Jakarta, karena dengan itu akan terbangun literasi masyarakat sehingga mampu memilah-milah informasi yang benar atau hoaks.

Sedangkan pengamat medsos Enda Nasution menilai, rencana MUI Jakarta membentuk cyber army dengan niat (katanya) menciptakan komunikasi yang baik, malah berujung terjadinya miskomunikasi.

“MUI selayaknya tidak bergenit-genit ikut bermain politik, dukung-mendukung seseorang. Nanti malah tidak dipercaya publik, “ ujarnya.

Sementara anggota F-PKB DPR Maman Imanul Haq menyebutkan,  tugas MUI adalah membina umat, sehingga jangan sampai diperalat atau tidak berani mengritik karena sudah menikmati aliran dana besar.

Apa pun namanya, Cyber army atau judul yang Islami misalnya Mujahid Cyber, menurut Maman, kesannya tetap saja buruk, jika menempatkan diri  berperan sebagai  buzzer untuk membela, memerangi atau atau menjadi alat seseorang, kelompok tertentu penguasa.

Normatif dan Datar

Sebaliknya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seperti biasa dengan narasi datar dan normatif meminta agar semua pihak tidak mengaitkan pembentukan tim siber MUI DKI dengan isu politik praktis.

Program MUI DKI, kata Riza, diambil dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi sehingga  Pemprov DKI tentu akan menghormati program yang sudah dibuat.

Pemprov DKI, ujarnya, tak memiliki keterlibatan apapun dengan pembentukan tim siber yang akan membela Anies  dan ia berharap, semua pihak bisa melihat niat MUI sebagai bentuk kolaborasi membangun bangsa, khususnya ibukota.

Entah terfikir oleh Riza atau tidak, justeru publik mempersepsikan pembentukan Cyber Army sarat dengan nuansa politik, apalagi dana yang diberikan pada MUI Jakarta, jauh lebih besar dari ormas terbesar Islam yakni NU dan Muhammadiyah.

Menurut angota F-PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamijoyo, dalam APBD DKI Jakarta 2022, MUI menerima Rp10,6 miliar, sementara NU Rp1,8 miliar dan Muhammadiyah Rp 1,2 miliar. “Penggunaan dana hibah itu juga harus transparan, diaudit, “ pintanya.

Anggara menyarankan,  MUI seharusnya lebih abai pada pembinaan umat, termasuk pada da’i-da’i yang sering melontarkan caci-maki, hujatan atau mengafir-ngafirkan orang, atau membantu akses bagi masjid-masjid, mushola dan pesantren untuk mendapat bantuan.

Anies sendiri sejauh ini seolah-olah lepas tangan, memilih bergeming, tak mengomentari rencana pembentukan tim siber tersebut.

Malah Heran 

Sementara Ketum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar berkilah, pembentukan tim cyber army baru sekadar rencana sehingga ia malah heran, banyak pihak yang menolaknya.

“Saya kadang-kadang bingung, kami baru berencana membentuknya, kok ada yang seperti cacing kepanasan, pada ketakutan,” katanya.

Menanggapinya, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, publik  memiliki alur logika sendiri jika mengaitkannya dengan peristiwa politik (Pemilu 2024-red), juga mengingat besarnya dana hibah yang digelontorkan Anies pada MUI Jakarta.

Adi juga mempertanyakan, MUI tidak bergeming terhadap dakwah-dakwah yang dilontarkan beberapa da’i dengan narasi ujaran kebencian, hujatan atau mengafir-ngafirkan orang seperti terjadi pada Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019.

“Kenapa saat itu MUI bungkam dan sekarang apa urusannya membela Anies yang dibully,” tanyanya.

Walau di mata publik, arah cyber army sudah jelas yakni membela Anies, Munahar berkelit dengan mengatakan, rencana pembentukan cyber army lahir dari kecemasan,  maraknya narasi hoaks di medsos.

Munahar berkilah, cyber army bukan untuk membela apalagi mempromosikan Anies, melainkan untuk melindungi para ulama dan tokoh-tokoh lainnya dari serangan hoaks.

“Sekali lagi, bukan untuk membela pak Anies, kami akan melindungi siapa saja yang ingin memajukan Jakarta dari serangan hoaks atau buzzer, “ tuturnya.

Meng-counter berita-berita hoaks yang memecah belah  bangsa dan mefitnah ulama, menurut dia, adalah salah satu program MUI untuk ber-amar maruf nahi mungkar (mencegah keburukan dan mengajak kebaikan).

MUI dan Orba

Lahirnya MUI di era Orde Baru pada 1975 tidak bisa dilepaskan dari upaya rezim saat itu untuk “membentengi” mereka dari anasir-anasir golongan agama yang berseberangan.

MUI yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Islam berfungsi  membimbing, membina dan mengayomi umat muslim RI demi terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah.

MUI juga menerbitkan fatwa berupa pendapat atau keputusan terkait sikap yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang muslim berdasaran prinsip-prinsip Syariah walau tidak memiliki legalitas pemaksaan karena sebagai produk hukum tidak mengikat.

Sesuai  UU No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal, LPPOM  MUI menerbitkan sertifikasi halal bagi produk yang telah menjalani proses penelitian.

Ketum MUI pertama, tokoh ulama kharismatik yang juga seniman dan budayawan, Buya Hamka mengundurkan diri karena merasa pandangannya berseberangan dengan pemerintah.

Umat memerlukan MUI berintegritas dan kredibel, mengingat kehadirannya mewakili seluruh  ulama, sekaligus citra dan marwah Islam, tidak malah jadi tunggangan politikus dan  kelompok tertentu atau ikut main politik, apalagi sampai ternina-bobokkan karena besarnya aliran dana yang diterima.