Solomon, Pelanduk di Tengah Goliath

Ilustrasi: Masyarakat Kep. Solomon Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru terus mengamati dengan cermat kemitraan pertahanan antara Kep. Solomon dan China yang ditandatangani Maret lalu.

KEPULAUAN Solomon, negeri berpenduduk sekitar 600-ribu di kawasan Pasifik Selatan berada di tengah tarik-menarik dua kekuatan raksasa, antara Amerika Serikat bersama Barat dan China.

Tiba-tiba negeri bekas jajahan Inggeris ini ramai diberitakan media Barat setelah menandatangani kerjasama kemitraan terkait masalah keamanan dengan China, 25 Maret lalu.

Dalam pernyataannya,  publik pemerintah Solomon berdalih kemitraan dengan China dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan menghadapi segala bentuk ancaman terhadap negaranya.

Kerjasama meliputi bidang kepolisian, supremasi hukum, tanggap bencana dan perlindungan bagi warga negara China yang berkerja di sejumlah  proyek pembangunan di Solomon dan di bidang militer.

Pemerintah Solomon juga  menganggap diversifikasi kerjasama dengan banyak negara dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Solomon yang terletak di timur Papua Nugini di wilayah Samudera Pasifik selatan terdiri dari 992 pulau seluas 28.450 Km2 dihuni sekitar 600.000 penduduk.

Sebaliknya, kemitraan Solomon dan China membuat risih  tetangganya, Australia dan Selandia Baru yang merupakan bagian “keluarga Pasifik” dengan  sejarah panjang terkait dukungan dan berbagai upaya merespons krisis di wilayah itu.

“Kami sadar betul, ada negara lain yang berusaha mempengaruhi dan mungkin berniat menguasai wilayah itu”, ucap PM Australia Scott Morrison.

Menteri Urusan Pasifik Australia Zed Seselja menyebutkan, ia telah menyampaikan kecemasannya pada PM Solomon Manasseh Sogavare, bakal terjadi tekanan balik yang signifikan di kawasan itu. (akibat kehadiran China-red).

Menlu Selandia Baru Nanahia Mahuta memnta agar mitra-mitranya di Pasifik transparan, walau mereka berdaulat penuh  untuk menjalin kemitraan dengan siapa saja.

Sebaliknya, Jubir Kemlu China Wang Wenbin meminta agar pihak-pihak terkait melihat kerjasama antara China dan Solomon secara obyektif dan tidak berprasangka secara berlebihan.

Langkah diplomasi

Pasca penandatanganan kesepakatan antara Solomon dan China, langkah diplomatik lebih gencar pun dilakukan pihak Barat, misalnya AS mengutus dua pejabat senior Kemlunya, Jepang mengirim Wakil Menlu Kantaro Uesugi.

Sementara Menlu Australia Marise Payne menyempatkan diri menemui Menko Perencanaan dan Pembangunan Kepulauan Solomon Jeremiah Maneke yang trasit di Brisbane (6/5).

PM Solomon, Manaseh Sogavare agaknya merasa rishi dan amenganggap kecaman pihak Barat terhadap kebijakan politiknya sebagai “intervensi” dan penghinaan bagi kedaulatan negerinya.

Menurut dia, tidak ada rencana China akan menempatkan pangkalan AL-nya di Solomon, mengingat negerinya tidak memiliki militer, yang ada hanya instansi kepolisian yang juga menjalin kerjasama dengan Australia.

Relasi budaya penduduk negeri-negeri di Pasifik Selatan seperti Papua Neu Gini, Fiji, Vanuatu dan Solomon dengan etnis China memang memiliki sejarah panjang, seperti dilantunkan dallam lagu “Walk about Long China Town” mengisahkan pecinan di Honara, Solomon.

Mungkin saja aksi PM Sogavare sekedar “merajuk” agar AS, Australia dan negara-negara Barat lainnya lebih memperhatikan negerinya, atau juga karena menganggap negerInya bagai “pelanduk” di tengah raksasa China dan AS yang berseteru, lebih memilih bermitra dengan keduanya. (AP/AFP/ns)