SUMPAH dan janji yang diucapkan seluruh anggota DPR RI terpilih mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara, “ kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengingatkan.
Hal itu disampaikan Syarifuddin saat memandu pengucapan sumpah dan janji anggota DPR Periode 2024-2029 dalam pelantikan yang digelar di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).
“Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji,yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara republik Indonesia,” ujar Ketua MA.
Selain itu, ujarnya, sumpah dan janji yang diucapkan oleh anggota DPR RI terpilih juga mengandung tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dan menjalankan konstitusi.
Dia berharap, seluruh anggota parlemen yang dilantik ini dapat memenuhi dan menjalankan sumpah dan janji yang mereka ucapkan karena mereka telah bersumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
“Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan YME dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” kata Syarifuddin.
Setelah itu, Syarifuddin memandu para anggota untuk membacakan sumpah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berikut isi sumpah yang dibacakan para anggota dewan:
“Saya bersumpah… Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan UUD 1945.
Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan.
Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan NKRI.”
Usai pengucapan sumpah dan janji, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua MA.
580 anggota DPR
Seluruhnya ada 580 anggota DPR yang dilantik hari ini. Mereka berasal dari delapan partai politik yang perolehan suaranya melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Dari jumlah itu, menurut hasil riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), setidaknya 79 anggota DPR terpilih memiliki relasi keluarga dengan sesama anggota DPR petahana, kekerabatan dengan kepala daerah, elit partai dan keluarga pensiunan jenderal polisi dan 19 orag di antaranya terkait langsung dengan anggota DPR petahana. Data Formappi menunjukan sebagian besar petahana kembali terpilih untuk periode 2024-2029.
Berdasarkan jenis relasi kekerabatan, yang mendominasi adalah mereka yang punya hubungan suami-istri dan ibu-anak. “Akan ada pasangan suami istri dan hubungan anak-ibu atau ayah di DPR,” kata Lucius.
Secara prosedural, para anggota DPR dengan relasi keluarga tersebut memang terpilih lewat mekanisme Pemilu, namun, menurut Lucius, hal itu tidak bisa dilepaskan dari patronasi dan relasi kekerabatan serta modal politik yang telah mapan.
“Ini bisa dimaknai sebagai politik dinasti dalam pemilihan anggota DPR, karena ibu atau ayahnya sudah di DPR, maka jalan bagi anaknya akan terbuka juga,” kata Lucius saat ditemui pekan lalu.
Berikut 19 anggota DPR baru yang punya relasi hubungan keluarga dengan anggota DPR petahana/periode 2019-2024 a.l. Himmatul Alliya, istri Ahmad Muzani yang menjadi Ketua MPR 2024-2029.
Sedangkan Diah Pikatan Orrisa Putri dari Dapil IV PDIP Jateng adalah anak Puan Maharani, Ketua DPR Petahana yang terpilih lagi sebagai Ketua DPR 2024 – 2029, sedangakan Rommy Soekarno mewakili puak Rachmawati Soekarnoputri, puteri Presiden I RI Soekarno.
Sementara pasangan artis Ahmad Dhani, suami Mulan Jameela yang sama-sama anggota petahana DPR 2019 – 2024 kembali melenggang ke Senayan untuk periode DPR 2024 -2029 mewakili Partai Gerindra.
Mudah-mudahan keliru, jika sebagian publik menyangsikan kiprah mereka mengemban aspirasi rakyat, karena berbagai fakta.
Secara umum, mayoritas anggota DPR 2024 – 2029 mewakili fraksi Koalisi Indonesia Maju (KIM), hanya tersisa F-PDIP yang berada di luarnya, itu pun isunya santer, juga akan bergabung. Dengan komposisi semacam itu, apakah DPR bakal effektif mengawasi pemerintah?
Lagipula, sebagian anggota DPR baru masih muka-muka lama yang dianggap publik rendah kinerjanya, baik di bidang legislasi, penganggaran mau pun pengawasan.
Sebagian para pesohor yang mengandalkan popularitasnya, sebagian karena relasi kekerabatan atau patronasi dengan dinasti politik, atau yang mapan modalnya untuk mengumbar money politics alias berani membayar.
Apa boleh buat, rakyat yang dalam posisi menerima saja (given) tetap menaruh asa pada mereka. Jangan sampai, sumpah dan janji yang dinyatakan, berujung sumpah serapah rakyat yang mereka wakili.
