KBKNEWS – JAKARTA – PEJABAT pemerintah di berbagai kesempatan menyebut tren anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan IHSG terjadi gegara faktor ketidakpastian global sembari menegaskan, fundamental ekonomi masih solid.
Namun menyalahkan faktor global tak cukup menjelaskan mengapa tekanan ke rupiah dan IHSG lebih berat dibanding negara lain. Investor mulai mempertanyakan fundamental ekonomi RI.
CNN Indonesia melaporkan, Selasa (9/11), rupiah kembali berada di bawah tekanan dan kembali menyentuh level terendah sepanjang sejarah saat nyaris tembus Rp18.200 ribu per dolar AS.
Tren pelemahan rupiah sejalan dengan meningkatnya indeks dollar AS yang memicu arus modal keluar dari ’emerging market’ akibat kebijakan suku bunga tingkat global termasuk the Fed, AS yang masih tinggi, naiknya permintaan aset instrumen ‘safe haven’ oleh para investor macro dan kebutuhan valuta asing utuk pembayaran hutang oleh korporasi domestik.
Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan BCA e-rate , Selasa pagi, beli Rp18.185 dan jual Rp18.205.Di saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga belum mampu bangkit dari level 5.000.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar maupun masyarakat umum, mengapa pelemahan rupiah dan IHSG terjadi begitu cepat dan seolah sulit dibendung dalam beberapa waktu terakhir?
Apakah ini sekadar dampak gejolak global atau ada persoalan lain yang membuat investor semakin berhati-hati terhadap Indonesia?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai pelemahan rupiah saat ini masih dapat dikategorikan sebagai fenomena wajar dalam dinamika pasar keuangan global.
Menurut Ronny, rupiah dan IHSG merupakan dua indikator sangat sensitif terhadap persepsi risiko investor.
Ketika ketidakpastian meningkat, investor biasanya akan mengurangi eksposur terhadap aset-aset berisiko di negara berkembang dan memindahkan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman.
“Pada dasarnya masih dapat dikategorikan sebagai fenomena yang relatif wajar dalam dinamika pasar keuangan, meskipun besarnya tekanan yang terjadi tetap perlu diwaspadai,” ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Tekanan simultan
Pada bagian lain, Ronny menjelaskan, saat ini pasar global sedang menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan, mulai dari suku bunga global yang masih tinggi, penguatan dolar AS, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga meningkatnya kehati-hatian investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat arus modal cenderung bergerak ke aset-aset safe haven, sementara negara berkembang menghadapi tekanan keluar modal atau capital outflow.
Dalam situasi seperti itu, pelemahan rupiah dan IHSG secara bersamaan sebenarnya bukan sesuatu yang aneh.
Ronny mengatakan dalam banyak episode gejolak pasar sebelumnya, kedua indikator tersebut memang kerap bergerak searah.
Ketika investor asing menjual saham dan obligasi Indonesia, mereka juga menjual aset berdenominasi rupiah untuk kemudian dikonversi menjadi dolar AS.
“Ketika investor asing keluar dari pasar saham dan obligasi Indonesia, mereka menjual aset rupiah dan mengonversinya ke dolar AS, sehingga nilai tukar tertekan dan indeks saham ikut melemah,” jelasnya.
Meski demikian, Ronny mengingatkan ada titik tertentu ketika pasar mulai melihat faktor domestik sebagai penyebab tambahan.
Namun, Ronny mengingatkan apabila pelemahan rupiah dan IHSG berlangsung terlalu lama atau lebih dalam dibandingkan negara emerging market lain, investor biasanya mulai mempertanyakan kondisi fundamental ekonomi dalam negeri. Di sinilah isu kepercayaan investor mulai ikut berperan.
“Pasar biasanya mulai menilai bahwa terdapat faktor domestik yang ikut memperburuk sentimen,” katanya.
Meski demikian, Ronny menilai terlalu sederhana jika seluruh pelemahan rupiah dan IHSG langsung dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Investor tidak hanya melihat satu faktor ketika menilai risiko sebuah negara. Mereka juga memperhatikan kondisi fiskal, arah kebijakan ekonomi, kepastian hukum, stabilitas politik, kesehatan APBN, serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa investor sedang melakukan penilaian ulang terhadap tingkat risiko Indonesia,” imbuhnya.
Dalam proses tersebut, investor akan menghitung kembali apakah risiko berinvestasi di Indonesia masih sebanding dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh.
Apabila muncul kekhawatiran mengenai arah kebijakan atau keberlanjutan fiskal, premi risiko Indonesia akan meningkat. Ketika premi risiko naik, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi atau memilih memindahkan dana ke negara lain yang dianggap lebih aman.
“Persoalannya bukan hanya percaya atau tidak percaya kepada pemerintah, tapi apakah investor masih menilai bahwa rasio risiko dan imbal hasil investasi di Indonesia tetap menarik dibandingkan alternatif lain,” kata Ronny.
Konsekuensi bagi pemerintah
Tekanan terhadap rupiah, lanjut Ronny, juga membawa konsekuensi yang tidak kecil bagi pemerintah.
Ronny menjelaskan salah satu dampak langsung adalah meningkatnya beban kewajiban yang terkait dengan mata uang asing.
Meski struktur utang pemerintah saat ini jauh lebih sehat dibandingkan masa lalu, sebagian kewajiban masih berdenominasi valuta asing.
Akibatnya, ketika rupiah melemah, nilai kewajiban tersebut menjadi lebih besar dalam perhitungan rupiah.
Selain itu, pelemahan kurs juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN melalui kenaikan biaya impor energi dan berbagai komoditas strategis lainnya. Jika pemerintah memilih menahan harga untuk menjaga daya beli masyarakat, kebutuhan subsidi dan
kompensasi berpotensi meningkat.
“Pelemahan rupiah juga dapat memicu imported inflation karena bahan baku, barang modal, obat-obatan, dan berbagai produk impor menjadi lebih mahal,” terangnya.
Menurut Ronny, dampak tersebut pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi dunia usaha.
Ia juga mengingatkan pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan negara apabila investor meminta imbal hasil obligasi yang lebih tinggi.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. (CNNI/ns)
