BEBERAPA hari lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Korsel. Di sana Presiden terpesona akan bersih dan beningnya sungai Cheonggyecheon di Seoul. Mantan Gubernur DKI itu menginginkan kali Ciliwung di Jakarta juga seperti itu. Kira-kira apa bisa terwujud ya? Sebab semua itu tergantung pada selera penguasanya. Disebut “selera” karena meski bagus, jika sang penguasa tak berselera ya tak dipakai!
Sungai bersih dan jernih bukan hanya milik kaliCheonggyecheon di Seoul. Di Negeri Belanda sana, kalinya juga terkenal jernih dan bersih. Kenapa bisa begitu? Karena disiplin nasional rakyatnya bisa diandalkan. Mereka punya kesadaran tinggi. Kalinya kota juga kali kita juga, karenanya harus dijaga kebersihannya. Begitu tinggi sense of belonging-nya, rakyat Korsel dan Nederland pantang membuang sampah di kali.
Di Indonesia, khususnya di Jakarta. Rasa memiliki kali Ciliwung juga sangat tinggi. Saking tingginya, karena merasa milik nenek moyang sendiri, kali pun di “reklamasi” untuk dijadikan hunian. Soal kali itu menyempit, bodo amat! Dan karena Ciliwung milik gua, buang sampah di kali itu juga dianggap sah-sah saja.
Karena sikap penduduk Ibukota yang demikian, kali yang kotor, tanggul yang menyempit dan dikusai bangunan kumuh dan liar milik penduduk, adalah gambaran khas kali Ciliwung yang membelah kota. Dengan warnanya yang menghitam, berbau di kawasan muara (Tanjung Priok), itu adalah ciri khas Ciliwung.
Kali Ciliwung nampak agak tertib hanyalah bila bersinggungan dengan jalan raya. Tapi jika tertutup oleh perkampungan dan gedung-gedung, ya begitulah kali Ciliwung yang sesungguhnya. Sangat rungsep dan bikin rusak pemandangan di mata kita.
Jaman pemerintahan Jokowi-Ahok dicoba untuk ditertibkan dengan normalisasi. Sebagian berhasil dilaksanakan, misalnya sepanjang 2 Km dari sekitar Bukit Duri sampai jembatan Jalan KH Abdullah Syafii, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Normalisasi belum tuntas, karena ditinggal Jokowi jadi presiden. Sedangkan Ahok sebagai penerusnya tak bisa melanjutkan lagi kalah Pilgub gara-gara permainan SARA.
Kenapa normalisasi tak berlanjut, karena Gubernur Anies Baswedan punya selera beda. Dia lebih cenderung ke naturalisasi. Bagi gubernur para pendahulu, normalisasi adalah melebarkan dan merapikan bentuk kali dan selanjutnya tanggul dibeton. Sedangkan naturalisasi versi Anies adalah, membiarkan bentuk kali sebagaimana aslinya. Dilebarkan iya, tapi tanpa beton melainkan tanggul diperkuat dengan pepohonan.
Menurut pengamat tatakota dari Trisakti, Nirwana Yoga, konsep Ahok dan gubernur para pendahulunya, itu salah. Karena normalisasi justru mempercepat gerakan air menuju laut, dan lahan seputar kali tak bisa berfungsi sebagai resapan sekaligus.
Yang benar adalah konsep Anies Baswedan. Ini paralel juga dengan pendapat sejarawan JJ Rizal, karena dengan naturalisasi air bisa terserap ke tanah, bukan terbuang ke laut. Karena tanggul-tanggul berfungsi sebagai resapan, penduduk takkan kesulitan air di musim kemarau.
Tetapi merapikan kali Ciliwung baik secara normalisasi maupun naturalisasi sama susahnya. Normalisasi juga harus membongkar bangunan-bangunan liar untuk memperluas lebar kali. Begitu juga naturalisasi. Menanami pepohonan di tanggul-tanggul, sama saja harus membongkar beton-beton yang sudah dibangun Ahok. Bukankah itu sebuah pemborosan?
Paling berat adalah, bnagaimana harus konsisten dengan slogan keberpihakan Gubernur Anies. Sekedar contoh soal gugatan class action warga Bukit Duri beberapa tahun lalu. Andaikan Gubernurnya masih Ahok, ketika gugatan warga Bukitduri dimenangkan pengadilan dan DKI harus bayar Rp 18 miliar, pasti akan banding dan kasasi. Enak saja, sudah kuasai tanah negara masih minta bayaran pulak
Tapi Gubernur Anies menerima saja gugatan itu. Bahkan ketika Pemprov DKI harus membayarnya ke warga Bukit Duri, langsung dibayarnya. Toh bukan dari kantong sendiri ini. Karenanya harus dimaklumi saja jika kali Ciliwung tetap kotor. Karena yang penting Pemprov DKI mampu membahagiakan warganya. (Cantrik Metaram)
