NEGARA -negara Uni Eopa (UE) yang mapan perekonomianya dan relatif sepi dari gunjang-ganjing politik, disentakkan oleh aksi kekerasan yang terjadi dalam proses referendum pemisahan diri wilayah otonomi Catalonia dari Spanyol.
Situasi mulai memanas sejak Jumat lalu (29/9) saat ribuan warga pro-kemerdekaan – orang tua bersama anak-anak mereka – menginap di bangunan-bangunan sekolah-sekolah, sementara para petani memalangkan traktor-traktor guna mengamankan TPS-TPS yang disiapkan.
Catalonia adalah wilayah otonomi yang menyumbangkan seperlima kekuatan ekonomi Spanyol dan sebagai pusat industri dengan kontribusi pajak terbesar di antara provinsi di lainnya di negara itu.
Sebagai wilayah otonomi, Catalonia memiliki otoritas lebih besar untuk mengelola sendiri sektor pendidikan, kesejahteraan dan layanan kesehatan masyarakat.
Ungkapan keprihatinan muncul atas aksi kekerasan yang terjadi saat referendum, Minggu (1/10) seperti disampaikan Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein yang meminta pemerintah pusat menginvestigasi para pihak yang melakukan tindakan di luar batas.
Dari sejumlah tayangan video dan foto-foto yang beredar tampak sejumlah korban luka-luka termasuk kaum perempuan akibat tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh polisi huru-hara di tengah pelaksanaan referendum.
Polisi memblokade jalannya referendum dan berusaha menyita kotak-kotak suara serta membubarkan warga yang melancarkan unjukrasa sehingga memicu bentrok yang mengakibatkan 92 warga dan 33 anggota polisi terluka.
Dari sekitar 5,7 juta penduduk Catalonia, 2,2 juta orang atau 42,3 persen berpartisipasi dalam referendum dan sekitar 90 persen atau mayoritas penduduk pro- kemerdekaan. Sejauh ini Catalonia sudah menikmati status otonomi luas seperti halnya wilayah Basque dan Galicia.
Khawatirkan perpecahan
Sebaliknya, PM Spanyol Mariano Rajoy menyatakan, pihaknya melakukan blokade terhadap penyelenggaraan referendum karena aksi tersebut dikhawatirkan akan mendorong perpecahan, memicu konfrontasi dan mengundang warga turun ke jalan.
Rajoy juga menyatakan siap membuka dialog dengan para petinggi parpol bertujuan untuk merefleksikan masa depan Spanyol, namun tetap dalam kerangka hukum negara Spanyol.
Namun sejumlah kalangan mngecam sikap rezim PM Rajoy yang disebut lamban bereaksi terhadap krisis yang terus memburuk hingga saat ini .
“Negara perlu mejelaskan manfaat untuk tetap bersatu ketimbang mengulang-ulang pernyataan, referendum adalah aksi ilegal, “ seru seorang warga.
Sedangkan Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont mengklaim, rakyatnya berhasil meraih hak untuk memisahkan diri dari Spanyol dan segera akan menyatakan kemerdekaannya.
Ia juga berjanji akan menyerahkan hasil referendum kepada parlemen Catalonia yang mewakili kedaulatan rakyat sehingga secepatnya merealisasikan aspirasi mereka untuk memisahkan diri dari Spanyol.
Gunjang-ganjing politik yang membawa Spanyol ke dalam krisis politik terburuk dalam dekade terakhir ini juga membuat bursa Spanyol anjlok 0,8 persen, begitu pula dengan bursa saham Banco de Sabadel dan Caixa Bank yang turun masing-masing 5,3 dan 4,1 persen.
Dalam referendum tersebut, para pencoblos cukup memilih jawaban “ya” atau “tidak’ bagi pertanyaan “apakah anda ingin Catalonia merdeka dalam bentuk republik?”
Semangat pemisahan diri penduduk di wilayah otonomi Spanyol – salah satu negara maju di daratan Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) – agaknya tidak akan berkembang menjadi aksi-aksi lebih buruk lagi.
“Suara Tuhan Suara Rakyat, “, semboyan lama ini bergema lagi, sehingga pemimpin kedua belah pihak tentunya harus menyimaknya baik-baik. (AFP/AP/Reuters/ns)
