JAKARTA, KBKNews.id – Gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Nepal dalam beberapa hari terakhir memunculkan perdebatan di media sosial terkait sistem politik negara tersebut.
Sejumlah warganet internasional di platform X menyebut aksi protes yang menelan sedikitnya 22 korban jiwa itu berhasil menjatuhkan pemerintahan “komunis” yang dianggap korup di Nepal. Namun, apakah benar Nepal adalah negara komunis?
Faktanya, Nepal bukanlah negara komunis. Sejak 2008, Nepal resmi berubah menjadi Republik Federal Demokratik Sekuler dengan sistem multipartai.
Meski partai-partai berhaluan komunis memiliki pengaruh besar dan beberapa kali memimpin pemerintahan, sistem politik Nepal tidak sama dengan negara komunis satu partai seperti Tiongkok atau Korea Utara.
Sejarah Politik Nepal
Nepal mengalami dinamika politik yang tajam dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, negara ini berbentuk kerajaan di kawasan Himalaya.
Namun, antara 1996–2006, terjadi perang saudara selama satu dekade antara pemerintah dan kelompok Maois, yang menewaskan lebih dari 17 ribu orang. Konflik itu berakhir dengan dihapuskannya sistem monarki.
Pada 2008, Nepal mendeklarasikan diri sebagai republik federal. Pemilu pertama pascareformasi dimenangkan oleh Partai Komunis Nepal (Maois), meski tidak mayoritas.
Sejak itu, politik Nepal banyak didominasi partai komunis seperti Partai Komunis Nepal (Unified Marxist–Leninist/CPN-UML) dan Partai Komunis Nepal (Maoist Centre).
Walau demikian, dominasi ini tidak serta-merta menjadikan Nepal negara komunis. Para pemimpin Maois, termasuk tokoh Prachanda, menegaskan dukungan mereka pada sistem demokrasi multipartai dan ekonomi pasar dengan orientasi sosialisme.
Kondisi Politik Terkini
Dalam pemilu terakhir, partai-partai komunis memang meraih kursi terbanyak di parlemen, meskipun kerap terpecah akibat konflik internal. Mereka juga sering membentuk koalisi dengan partai lain, seperti Nepali Congress yang berhaluan sosial-demokrat.
K.P. Sharma Oli dari CPN-UML sempat menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 2018. Namun, rapuhnya koalisi politik menyebabkan sering terjadinya pergantian kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa meski partai komunis berpengaruh besar, praktik politik di Nepal tetap jauh dari sistem satu partai.
Jadi, narasi yang menyebut Nepal sebagai negara komunis tidak tepat. Saat ini, Nepal merupakan negara demokratis dengan sistem parlementer. Pemerintahan dibentuk melalui pemilu multipartai, bukan melalui sistem satu ideologi komunis.
Meski ideologi komunis masih memberi warna dalam wacana politik, kehidupan sehari-hari di Kathmandu dan kota besar lainnya lebih mencerminkan sistem ekonomi campuran—pasar bebas dengan intervensi negara. Secara konstitusional, Nepal adalah republik federal demokratis dengan politik yang kompleks, bukan negara komunis.
