SEMARANG – Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusman Abdullah mengimbau masyarakat di Jawa Tengah untuk waspada karena di Jawa Tengah ada 2.024 desa yang masuk kategori rawan bencana.
Semua pihak diminta maksimal mengantisipasi dan tanggap bencana. “Di Jateng ada beberapa daerah rawan tsunami di antaranya Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo,” ujarnya, seperti dilansir Tribunnews, sabtu (1/10/2016).
Sinergi semua pihak dibutuhkan meminimalisir kerugian akibat bencana. Mengingat sejumlah sungai besar di Jateng rawan banjir. Bahkan ada 2.024 dari 7.809 desa di Jateng masuk kategori rawan longsor.
“Peran masyarakat yang bisa dilakukan adalah membuat sumur resapan air. Cara ini selain bisa mengurangi volume air yang mengalir ke sungai, dapat juga menjaga kestabilan air tanah,” kata dia.
Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Agustus 2016 ada 32 dari 35 daerah di Jateng memiliki indeks rasio bencana (IRB) cukup tinggi, yakni di wilayah selatan.
Wilayah yang dimaksud di antaranya Cilacap 123 bencana, Banyumas 84 bencana, Purbalingga 33 bencana, Banjarnegara 21 bencana, Kebumen 38 bencana dan Purworejo 28 bencana.
Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai logistik bantuan untuk korban bencana alam agar penanganannya tidak membutuhkan waktu yang lama.
“Logistik dan sebagainya sudah siap semua, ketika bencana terjadi Anda boleh cek di lapangan, BPBD, Tagana, dan pemkab (semua) turun,” kata Ganjar.
Upaya-upaya pengurangan risiko bencana dilakukan semua pihak terkait, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Mitigasi bencana ini memanfaatkan kearifan lokal di masing-masing daerah.
“Diharapkan sekarang lebih banyak peringatan dini karena kita tidak pernah tahu kapan bencana terjadi,” ujar Ganjar.
Mengantisipasi datangnya bencana alam di berbagai daerah, Pemprov Jateng telah meningkatkan koordinasi dengan BPBD kabupaten atau kota, Tagana, dan berkirim surat ke para bupati dan wali kota untuk bersiaga.
Pada 4 Oktober mendatang, BPBD Jateng akan menggelar rapat koordinasi dengan BNPB dan BPBD kabupaten atau kota se Jateng. Mereka juga diminta menyiapkan siaga darurat mulai awal Oktober.
