RENCANA impor 105.000 unit mobil niaga buatan India untuk operasional pengangkut logistik, hasil pertanian dan kebutuhan pokok Koperasi Desa Merah Putih memicu reaksi industri otomotif dalam negeri.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah seperti dlansir CNNI (25/2) meminta agar PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) membatalkan rencana impor 105 ribu mobil niaga dari India itu.
Said menilai rencana itu berpotensi melemahkan industri otomotif nasional, dan tidak sejalan dengan upaya memperkuat industri domestik. Terlebih, pembelian akan mengalokasikan dana APBN dan bersifat multiyears.
Ia mengingatkan, setiap belanja negara harus dihitung manfaat ekonominya bagi industri dan tenaga kerja dalam negeri. “Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu dipikirkan ulang,” kata Said.
Said menyebut, Presiden Prabowo telah mencanangkan sejumlah program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mendorong ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok domestik.
Karena itu, kebijakan BUMN seharusnya selaras dengan yang diarahkan presiden.
Menurutnya, rencana impor 105 ribu mobil niaga mencerminkan belum ada sinkronisasi antarpejabat dan instansi terkait upaya penguatan industri dalam negeri.
 Sektor manufaktur terpuruk
Secara khusus, Said menyoroti kinerja sektor manufaktur yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Padahal, sektor manufaktur diyakini strategis untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya alam sekaligus menyerap tenaga kerja.
Selain soal angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang, Said juga menyinggung perhitungan lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebutkan potensi dampak ekonomi dari rencana impor itu, mulai potensi penggerusan PDB hingga Rp39,29 triliun, penurunan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, hingga penurunan surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun.
Ada pula potensi pengurangan pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif, yang diperkirakan bisa mencapai Rp17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.
Lebih jauh, Said mempertanyakan komunikasi PT Agrinas dengan produsen otomotif dalam negeri maupun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Ia mencatat, jumlah 105 ribu unit itu hampir setara produksi mobil niaga dalam satu tahun. “Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, itu bisa membangkitkan industri otomotif, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” katanya.
Sebaliknya, dengan kontrak pengadaan sebesarRp24,66 triliun untuk truk ata dan pick-up ahindra buatan India dengan total 105.000 unit tersebut, menurut Dirut PT Agrinas Joao Angelo de Soussa, bisa ngirit separuhnya dibandingkan jika membeli produk lokal.
 Murah belum tentu efisien
Sementara menurut Said, aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel yang semestinya jadi pertimbangan.
Ia menyebut, harga beli yang lebih murah belum tentu efisien jika biaya jangka panjang lebih tinggi.
Said menegaskan, pertimbangan strategis bukan hanya soal harga, melainkan apakah kebijakan tersebut memperkuat rantai pasok industri nasional.
“Lebih bijak jika langkah ini bukan hanya dipikir ulang, tetapi dibatalkan,” pungkas Said.
Kadin Indonesia yang juga menyoroti isu ini menilai, pembelian mobil dalam bentuk utuh (CBU), bakal mematikan industri domestik, tidak menggerakkan ekonomi dan sama sekali bertentangan dengan progam industrialisasi yang sedang didorong pemrintah.
Komitmen nyata para pemangku kebijakan untuk berpihak pada industri nasional beserta para pekerjanya perlu dibuktikan. (CNNI/ns)
