Pemprov DKI Diimbau Introspeksi Kebijakan Soal Sampah

ilustrasi/ist

JAKARTA (KBK)-Persoalan sampah di Jakarta dari tahun ke tahun masih saja terjadi. Sampai kini belum ada terobosan agar volume sampah di Jakarta bisa dikurangi sebelum sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang , Bekasi.

Persoalan utama sampah Jakarta adalah volume sampah yang terlalu banyak sehingga imbasnya merembet ke mana-mana.

Mulai dari gangguan pengelolaan sampah menjadi kompos dan listrik di TPST hingga truk-truk sampah terpaksa mengangkut sampah di luar jam operasional karena sampah di Jakarta sudah menumpuk.

Dampak terbesar dari volume sampah yang terus membesar, tentunya persoalan lingkungan hidup, yang ujungnya penolakan masyarakat sekitar TPST.

“Macet, banjir, dan sampah persoalan menahun di Jakarta. Tetapi untuk sampah, saya belum melihat ada terobosan baru dari Gubernur yang sekarang,”kata Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, dalam rilisnya yang diterima KBK Kamis (5/11).

Lebih lanjut Fahira mengatakan, padahal sampah di Jakarta jika tak dikelola dengan baik bisa jadi bencana nasional. Ia mengimbau kepada Pemkot DKI Jakarta agar jangan tergantung dengan TPST Bantargebang ,tetapi harus mempunya TPST sendiri di Jakarta.

 

“Idealnya, Bantargebang itu jadi penyangga bukan tempat pembuangan yang utama. Cobalah Pemprov DKI introspeksi kebijakannya soal sampah,” ujar puteri Fahmi Idris, mantan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu ini.

Seperti diketahui, sejak 3 hari lalu kisruh soal sampah kembali terulang. Kali ini DPRD Bekasi menyampaikan permasalahan yang nyaris sama dengan kasus terdahulu. Mereka menyampaikan keberatannya soal rute truk, jam kerja dan lainnya.

Selain itu, warga di sekitar TPST Bantar gebang juga memblokir jalan masuk . Akibatnya,sampai hari ini sampah di beberapa Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Jakarta menumpuk.

Advertisement