Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina dan Al Quds al Syarif sukses digelar di Jakarta 6-7 Februari lalu. Konferensi ini menghasilkan dua dokumen tegas dalam meyikapi masalah Palestina.
Dokumen pertama merupakan resolusi yang menegaskan komitmen OKI untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sementara dokumen kedua berisi Deklarasi Jakarta yang memuat langkah-langkah nyata untuk mendorong tercapainya solusi damai di Palestina. “Negara-negara OKI mengecam tindakan Israel. Kami menyerukan pengakhiran penjajahan Israel dan pembentukan negara Palestina,” demikian pernyataan Presiden RI, Joko Widodo di Balai Sidang Jakarta, (7/2/2016).
Konferensi yang digelar di luar jadwal reguler ini khusus mengangkat Palestina karena perundingan damai yang difasilitasi Amerika menemui jalan buntu tahun 2014 lalu. Sementara itu, kondisi warga Palestina kian mengkhawatirkan. Warga Palestina yang mengungsi ke negara lain mencapai lebih dari 5 juta orang. Selain itu, pembatasan gerak sosial dan ekonomi yang diakukan Israel juga sangat menyiksa warga Palestina. Belum lagi tindakan kekerasan polisi dan tentara Israel di perbatasan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahkan sempat “memelas” kepada negara-negara OKI untuk turut membantu menyelesaikan penderitaan yang ada. “Ini penjajahan terlama. Rakyat kami sangat butuh perlindungan dunia internasional dari kesewenangan Israel,” katanya.
Ia menyampaikan bagaimana getirnya kehidupan rakyatnya yang selalu tertindas Israel. Mereka tidak mengizinkan warga Palestina membangun rumah. Malahan, mereka menghancurkan rumah-rumah warga.
Resolusi OKI dan Deklarasi Jakarta ini patut kita syukuri. Mengapa? Karena ternyata negara-negara Islam, khususnya Timur Tengah masih menaruh perhatian cukup besar terhadap Palestina. Bagaimana tidak, saat ini sejumlah negara Islam Timur Tengah dan Afrika seperti Suriah, Libya, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Yaman, dan Sudan, masih berkutat pada konflik yang belum mereka selesaikan.
Resolusi dan deklrasi ini semakin mengokohkan posisi “Negara Palestina yang Berdaulat”. Sebelumnya sejumlah negara negara besar telah menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina seperti China, Brasil, Afrika Selatan, Swedia, Polandia, Rusia, Inggris dan Perancis. Sedikitnya, sudah ada 138 negara yang resmi mengakui kedaulatan Palestina. Di markas PBB sendiri, bendera Palestina sudah berkibar, meski statusnya masih sebagai negara pengamat.
Pengakuan kedaulatan ini sebenarnya belum dirasakan sepenuhnya oleh warga Palestina, selain sebuah kebanggan. Kemerdekaan Palestina masih di atas meja. Karena sejatinya mereka masih tertindas, terancam, dan terjajah dalam arti yang sesungguhnya.
Mungkin kita yang terlalu pesimis. Tapi memang selama ini upaya-upaya untuk meraih kemerdekaan Palestina (yang sejati) masih menemui jalan terjal. Sejak perundingan Oslo 23 tahun lalu, entah berapa kali Israel melanggar perjanjian damai. Upaya mencari solusi damai yang memihak Palestina juga selalu kandas di markas PBB. Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel masih terlalu digdaya untuk melindungi.
Selama tatanan dunia belum berubah, selama ketidakseimbangan global terus dibiarkan, selama itu pula Palestina akan terjajah. Terlebih, negara-negara Islam juga masih setengah hati dalam mendukung dan membantu kemerdekaan Palestina.
OKI harus membuktikan komitmen dukungannya terhadap Palestina. Resolusi dan deklarasi ini tidak boleh berhenti di atas meja. Jangan sampai plesetan dari akronim “Oh I See” dari OIC (singkatan OKI dalam bahasa Inggris) masih berlanjut. Mengutip apa yang disampaikan Presiden Jokowi di penutupan KTT LB OKI 7 Februari lalu, “Apabila OKI tidak bisa menjadi bagian dari solusi Palestina, maka keberadaan OKI menjadi tidak relevan lagi. Sekali lagi menjadi tidak relevan lagi.”
