PEMERINTAH mengaku salah terkait penggunaan diksi “new normal” yang disosialisasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di tengah upaya memerangi Covid-19, lalu mengubahnya menjadi “Adaptasi Perilaku Baru” (APD).
Selain membingungka istilah “new normal” atau diIndonesiakan menjadi “normal baru” pasca berakhirnya tahapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nyatanya malah mendorong tren penyebaran Covid-19 meningkat dari hari ke hari.
Istilah APD sudah diadopsi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya, sementara Gubernur DKI Jakarta yang dikenal hobi menata kata-kata, menyebutkan era “new normal” sebagai masa “PSBB Transisi”.
Sementara di berbagai daerah, diksi “normal baru” diadopsi begitu saja, namun akibat minimnya sosialisasi dan pemahaman berbeda di kalangan pejabat sendiri, tahapan ini dipersepsikan sebagai pelonggaran protokol kesehatan.
Selain diksi “normal baru” menjadi “APD, pemunculan berbagai istilah lain di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kalah membingungkan juga diubah, disesuaikan pemahaman awam.
Diksi yang diubah a.l. Pasien Dalam Pemantauan (PDP) menjadi “suspect”, Orang dalam Pemantauan (ODP) menjadi “Kontak Erat” dan Orang Tanpa Gejala (OTG) menjadi “Kasus Terkonfirmasi Tanpa Gejala”.
Transportasi publik bertahap dioperasikan kembali, begitu pula mal mal, pusat perbelanjaan atau warung-warung makan mulai buka lagi sehingga protokol kesehatan seperti pengenaan masker, physical distancing (jaga jarak) dan kebiasaan mencuci tangan mulai dilonggarkan, tidak dipatuhi, bahkan acap kali ditinggalkan.
Kombinasi dan akumulasi persoalan akibat rendahnya literasi dan disiplin publik, minimnya sosialisasi serta ragam persepsi dan lemahnya koordinasi antarinstansi, di pusat dan daerah, berkontribusi membuat upaya membendung penyebaran Covid-19 berjalan kurang efektif.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah mengingatkan warganya, jika banyak warga tidak mengindahkan protokol kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 terus meningkat, ia tidak segan-segan akan memberlakukan lagi PSBB atau karantina wilayah di ibukota.
Soal koordinasi, ego sektoral, saling lempar tanggung jawab sering terjadi, bahkan rivalitas antara Gubernur Jatim Indar Parawansa dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak dapat ditiru karena sering menghambat kerjasama di lapangan.
WHO Mengingatkan!
Ketidak beresan penanganan Covid-19 juga ditengarai oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan, banyak negara yang tak melakukan tindakan pencegahan, bahkan bertindak salah arah.
“Melonjaknya kasus-kasus Covid-19 di berbagai tempat menunjukkan ada yang salah, tidak dilakukannya pencegahan, “ kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam jumpa pers di Markas WHO di Jenewa, Swiss, Selasa (14/7).
Sejumlah pemimpin negara, kata Tedros, di tengah perang melawan musuh bersama, menyampaikan pesan membingungkan dan menyesatkan sehingga malah melemahkan kepercayaan rakyat dan pada gilirannya membuat pandemi Covid-19 semakin memburuk.
Covid-19 (sampai 15/7) telah memapar 13.445.299 orang di 215 negara, 580.236 korban diantaranya meninggal dan 7.831.200 orang dinyatakan sembuh. Korban terbanyak di AS (3,453.910 terpapar dan 139.119 meninggal, diikuti Brazil (1,931.204 terpapar dan 74.762 meninggal).
Di Indonesia sendiri, di hari yang sama ada 80.094 kasus Covid-19, 3.797 orang meninggal dan 39.050 korban sembuh, begitu pula di DKI Jakarta yang menjadi barometer penanganan Covid-19, tren kasus paparan harian virus tersebut terus meningkat.
Keberhasilan upaya menghentikan pandemi Covid-19 tergantung dari kesigapan, ketulusan dan kerja keras dan paling penting, sikap tegas para pimpinan di seluruh jajaran, petugas lapangan dan juga masyarakat untuk ikut mematuhi semua protokol kesehatan. (Reuters/ns)
