
KARUT-MARUT persoalan pendidikan seolah-olah dibiarkan tanpa solusi, sementara Mendikbud Nadiem Makarim bergeming di “singgasananya” di tengah keluh-kesah dan sorotan banyak pihak.
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagai “ranah tak bertuan”, dibiarkan “ngambang” tanpa solusi, padahal walau tidak melulu domain Kemendkbud, seharusnya bisa dikoordinasikan dengan kementerian atau instansi lain.
Ibarat menerbangkan pesawat, tutur pemerhati masalah sosial, Herman Suherman, mendikbud adalah pilot yang harus mengarahkan segenap kru agar pesawat bersama seluruh penumpangnya selamat sampai tujuan.
Seabrek persoalan muncul dalam pelaksanaan PJJ, mulai dari kesulitan sejumlah daerah mengakses internet, ortu tidak mampu membelikan gawai atau kuota internet untuk anak-anaknya serta tidak semua ortu, murid dan juga guru yang gagap teknologi.
Ekses-ekses yang muncul juga mencemaskan, misalnya siswi SMP di Batam yang menjual diri atau empat siswa SMA di Kutai Kertanegara, Kaltim merampok toko emas guna mendapatkan uang untuk membeli gawai.
Sekelompok siswi ngumpul di emper-emper warung yang memiliki wifi di wilayah Bogor demi mendapatkan sinyal. Masih beruntung, pemilik warung yang iba mengijinkan mereka mengerjakan PR daring di warungnya.
Lain lagi yang dialami Alodia Sinanta, siswi SMA di Desa Petir, Kec.Rongkop, Kab. Gn Kidul, DIY yang bersama sekitar 20 rekannya harus menapak jalan di perbukitan guna mendapatkan signal. Banyak kisah lain, seperti siswa yang harus naik pohon, berjalan ke desa tetangga atau menyusuri kali untuk mendapatkan signal.
Fenomena Gunung Es
Aksi kriminalitas, KDRT, ortu atau anak mereka yang frustrasi atau depresi, mengalami pelecehan saat mencari signal, bahkan kemungkinan bunuh diri akibat kesulitan mengikuti PJJ daring bisa jadi telah menjadi fenomena “gunung es” yang cuma tampak di permukaan. Siapa yang perduli?
Kecaman keras dilontarkan Wasekjen Persatuan Guru NU (Pergunu) Achmad Zuhri yang menilai cara kerja Mendikbud terlalu elitis alias “tidak membumi”, jarang turun ke lapangan saat menghadapi masalah pendidikan di Indonesia.
“Seharusnya Nadiem lebih sering turun ke sekolah-sekolah untuk mendengarkan langsung masalah guru, murid dan orang tua mereka, khususnya di masa PJJ di tengah pandemi Covid-19 sekarang, “ ujarnya.
Program PJJ daring mestinya dikoordinasikan dengan Kemenkominfo (soal akses internet) dan BUMN-BUMN atau Kemensos misalnya (untuk pembebasan kuota internet) dan dengan aparat keamanan terkait keselamatan siswa yang mencari signal di lokasi-lokasi rawan dan juga melibatkan LSM-LSM.
PJJ tak hanya membebani anak didik dan ortu mereka, tetapi juga bagi guru-guru yang tidak seluruhnya melek teknologi dan harus memberikan tutorial daring tanpa mendapatkan uang tambahan untuk membeli kuota internet atau dalam program luring, harus mendatangi anak didik tanpa tambahan uang transpor.
Selain PJJ Daring, kebijakan Nadiem terkait kebijakan zonasi dalam PPDB tertutama di DKI Jakarta juga menuai kegaduhan dan mengusik keadilan karena yang dikedepankan usia anak didik, bukannya jarak antara rumah dan sekolah.
Mundurnya Muhammadiyah, NU dan PGRI dalam Program Organisasi Penggerak (POP) terkait peningkatan kompetensi guru yang melibatkan 183 organisasi termasuk LSM dengan nilai Rp595 milyar juga dinilai banyak pihak menunjukkan bahwa Nadiem tidak pernah mau mendengar sebelum mengeluarkan kebijakan.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengkahawatirkan, bonus demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang bisa dinikmati bangsa Indonesia bakal berubah menjadi bencana demografi jika pendidikan untuk menelurkan manusia-manusia berkualitas karut-marut sepeti saat ini.
Presiden Jokowi agaknya perlu mengevaluasi kinerja Nadiem agar karut-marut persoalan pendidikan di negeri ini segera dibenahi.




