
PADA hari kelahirannya ke-76, Selasa, 5 Oktober, segenap jajaran TNI sebagai anak kandung rakyat dan garda terdepan pengawal NKRI perlu merenung dan melakukan kilas balik guna mengantisipasi berbagai tantangan bangsa dan negara di dalam negeri maupun dalam kancah int’l ke depannya.
Di masa-masa sulit era perang kemerdekaan disusul berbagai pemberontakan mulai dari PKI di Madiun, PRRI/Permesta di Sumatera dan Maluku, DI/TII di terutama di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, Operasi Trikora merebut Irian Barat, Operasi Dwikora sampai G30S PKI, TNI selalu hadir dan diandalkan rakyat sebagai pengawal setia empat pilar kebangsaan: NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Di kancah int’l, TNI juga tidak pernah absen dalam ikut menjaga ketertiban dunia dan menciptakan perdamaian dengan ikut ambil bagian dalam pasukan di bawah bendera PBB di sejumlah wilayah konflik.
Kini di tengah civil society era now, TNI mau tidak mau harus menyesuaikan diri, karena berbeda dengan masa lalu yang serba tertutup, semua bisa diselesaikan dengan otot atau kekuatan, kini bukan zamannya lagi.
Kesalahan kecil saja bisa membuat pihak yang merasa dirugikan berteriak, mengajukan ke pengadilan atau mengadu kemana-mana apalagi jika dianggap sebagai pelanggaran HAM.
Situasi ini yang mendorong agar TNI “pandai-pandai meniti buih”, sehingga setiap tindakan harus terukur, karena kekurangan atau kelebihan dari takaran, bakal sama-sama berisiko.
Masih segar dalam ingatan, bangsa ini hampir tercabik-cabik oleh isu SARA dan kapitalisasi identitas atau isu agama pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019?
TNI yang bergeming dan terkesan seolah-olah tak bernyali, melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pengerahan massa FPI yang puncaknya terjadi saat kepulangan pimpinannya, HRS dari “pelarian” di Arab Saudi, November 2020 lalu yang nyaris membawa negeri ini ke tubir jurang disintegrasi.
Untung saja, saat masa FPI terkesan mulai merasa jumawa , TNI tampil dan pemerintah pun melarang ormas FPI dan mengadili HRS, sehingga negeri dan bangsa ini lolos dari perpecahan atau konflik horizontal seperti terjadi di kawasan Timur Tengah
Ke depannya, TNI harus lebih “firm” , tidak ragu-ragu untuk bergegas melakukan langkah terukur terhadap potensi ancaman perpecahan sekecil apa pun akibat ulah ekstrim kanan-kiri maupun kelompok separatis atau KKB seperti terjadi di Papua.
Di Papua, TNI yang sejatinya mahir dalam perang gerilya, agak kesulitan menghadapi aksi-aksi separatis KKB yang dilakukan oleh kelompok- kelompok kecil hanya beranggotakan puluhan orang dan cuma bersenjata hasil rampasan atau di pasar gelap dengan ketengan.
Dengan satuan-satuan yang jauh lebih terlatih, berkualifikasi komando atau siluman dan sniper serta didukung peralatan teropong malam, heli serang Apache AH-64E, Hind MI-35 dan drone-drone agaknya tidak ada alasan, satuan TNI di Papua kalah dari KKB.
Mungkin tinggal taktik atau strateginya saja yang perlu diubah, dari bertahan atau “menunggu bola” , menjadi offensif, “menjemput bola” mengejar KKB di sarang-sarang mereka, yang tentu bakal lebih optimal hasilnya, jika dibantu unsur intelijen yang jeli, termasuk dari warga setempat.
TNI juga harus berani mengambil langkah, sebelum telat, termasuk terhadap oknum-oknum TNI sendiri, apakah mantan jenderal sekali pun yang karena ambisi politik atau syahwat politiknya menggebu-gebu keluar dari “pakem” sosok TNI.
Isu TNI telah kesusupan komunis yang dihembuskan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmatio hanya gara-gara penarikan patung oleh penggagasnya (mantan Pangkostrad Letjen A.Y. Nasution) karena alasan keyakinan, jika tidak diklarifikasi dan diusut, sangat mencederai wajah TNI.
Ke luar, penguatan TNI sebagai deterrent atau penangkal juga menuntut biaya besar pengadaan alutsista dan meningkatkan keandalan prajurit, apalagi konsep perang sudah jauh berubah, terutama akibat kemajuan teknologi, elektronika, cyber, drone, senjata laser dan rudal-rudal hypersonik.
Kemajuan alat-alat pemindai, misalnya, membuat tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, di hutan-hutan lebat atau gua-gua sekali pun, atau melalui satelit atau radar, situs-situs rudal atau markas besar mudah disasar.
Sengketa di kawasan Asia Tengah antara Armenia dan Azerbaijan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh September 2020 lalu juga menunjukkan perubahan di palagan dimana drone-drone dengan mudah menghancurkan tank-tank, situs artileri atau rudal lawan.
Menghangatnya situasi di Laut China Selatan (LCS) akibat agresivitas China yang mengklaim wilayah di dalam “sembilan garis putus-putus” (nine dash line) dan juga operasi nelayannya di dekat perairan Natuna yang dianggap sebagai wilayah nelayan tradisionalnya (traditional fishing ground) juga menuntut kesiapan TNI.
Pembentukan pakta militer antara Amerika Serikat, Australia dan Inggeris (AUKUS) pertengahan September lalu dengan prioritas bantuan pembangunan delapan kapal selam nuklir bagi negara kanguru itu juga selayaknya diimbangi TNI agar tetap diperhitungkan.
Padahal dengan belanja militer RI sebesar Rp137 triliun pada APBN 2022, lebih separuhnya untuk gaji prajurit, dana yang dialokasikan untuk memodernisasikan persenjataan dan kualitas anggota TNI sangat terbatas.
TNI Ke-16 Terkuat di Dunia
Menurut catatan Global Fire Power, TNI dengan 800.000 personil (483.000 personil tetap, selebihnya cadangan) menempati urutan ke-16 militer dunia.
AD a.l. dilengkapi seratus tank tempur utama Leopard (Seri 2A4 dan 2RI eks Jerman), sekitar 1.500 tank ringan dan kendaraan lapis baja (400 diantarannya Anoa, buatan PT Pindad), AMX-13, Scorpion dan M113, 61 peluncur roket Astros, 55 meriam swa gerak Caessar, 36 M109 dan 36 meriam tarik KH178. AD juga diperkuat heli serang Apache AH-6E (AS), tujuh Blind MI-35 (Rusia)dan 58 unit Bell 412 (AS).
Kekuatan udara TNI-AU (seluruhnya 458 pesawat) terutama disokong 36 pesawat tempur Fighting Falcon F-16 (AS), lima Sukhoi SU-27 dan sebelas SU-30 (Rusia) serta 14 pesawat serang ringan T50i (eks-Korsel), 15 unit Super Tucano (Brazil) dan 23 Hawk 209 (Inggeris).
Sementara matra laut TNI-AL mengoperasikan 282 kapal perang a.l. tujuh fregat, 24 korvet, empat kapal selam, 179 kapal patroli cepat termasuk peluncur rudal dan 10 penyapu ranjau serta kapal pendukung lainnya.
Kekuatan tersebut terus diperkuat hingga mencapai “minimum essential force” atau kekuatan pokok minimal pada 2024.
Dirgahayu TNI, maju bersama, membela dan mengawal rakyat!



