Menkes Minta Sekolah dengan Positivity Rate Diatas Lima Persen Hentikan Tatap Muka

Ilustrasi Pemerintah menyiapkan rencana pemberlakuan bertahap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah Juli mendatang. Kebijakan itu harus dilakukan secara terukur dan hati-hati. Jika tidak,korban Covid-19 bisa melonjak.

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta kepada sekolah dengan positivity rate atau ada orang yang positif COVID-19 di atas lima persen, untuk menutup sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM).

“Kami sudah menentukan kalau misalnya positivity rate-nya dari satu sekolah itu di atas lima persen maka sekolahnya kita minta tutup dulu selama dua minggu sambil perbaiki protokol kesehatannya,” ujar Menkes dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Kemudian, lanjut dia, jika positivity rate-nya antara 1-5 persen maka kelas yang terdapat pelajar positif itu akan di karantina, sementara kelas lainnya dapat tetap melaksanakan PTM.

Sedangkan sekolah dengan positivity rate-nya di bawah 1 persen maka pelajar yang positif atau terkonfirmasi dan kontak eratnya akan dikarantina.

“Diharapkan dengan menjalankan disiplin seperti ini kita bisa mengidentifikasi secara dini kalau ada pelajar-pelajar kita yang positif dan tidak perlu menunggu sampai menjadi besar sehingga harus menutup seluruh kota,” kata Budi.

Ia mengemukakan pemerintah akan terus mengawal proses pendidikan tatap muka dengan metode surveilens dan protokol kesehatan yang baik.

“Karena kami juga percaya bahwa seluruh murid-murid Indonesia harus belajar secepat mungkin agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk mereka meningkatkan pengetahuan mereka langsung dengan guru-guru mereka,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah sudah menyusun metode aktive surveilance untuk sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka dengan prinsip 10 persen dari sekolah yang tatap muka di satu kabupaten atau kota akan dilakukan aktive atau random surveilans.

“Dari situ kemudian kita bagi secara proporsi ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kota tersebut,” paparnya, seperti dikutip Antara.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan mengambil 30 sampel untuk murid dan tiga sampel untuk guru.

Budi mengatakan, sistem active surveilance di sekolah sudah mulai diterapkan di sekolah yang berada di DKI Jakarta.

 

Advertisement