JAKARTA–Ketika Human Trafficking semakin merajalela, tidak lain hal ini harus diberantas. Inilah yang kini sedang diusahakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bekerja sama dengan beberapa provinsi lainnya.
Diberitakan ROL, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani menyatakan, “Untuk mengatasi trafficking Jabar bekerja sama dengan beberapa provinsi,” ujar Netty kepada wartawan, Rabu (27/4/2016).
Netty menambahkan, belum lama ini pihaknya menggelar pertemuan Teknis Pengembangan Jejaring kerja sama Pencegahan Penanganan Korban Trafficking dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 10 Provinsi yang menjadi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) belum lama ini.
Menurutnya, pelaku trafficking semakin beragam dari lapisan berbagai lapisan. Baik kelompok besar maupun kecil, bahkan oleh anggota keluarga sendiri. Menurutnya, saat ini human trafficking menjadi industri paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan trans nasional terorganisir lainnya.
Selain itu, human trafficking merupakan komoditi manusia yang dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan margin keuntungan. Netty menillai, trafficking tak seperti narkoba sekali pakai habis. Kondisi ini terjadi, disebabkan adanya kerentanan keluarga, pendidikan, budaya, pernikahan dini, power relation, perspektif anak terhadap anak, pergeseran nilai dan kemiskinan.
Tetapi dalam proses pemberantasan tentunya ada tantangan yang harus dihadapi diantaranya pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah, komitmen para pemangku kepentingan tidak merata, dukungan sumber daya masih terbatas, koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang masih rendah, penegakan hukum yang masih harusditingkatkan dan belum tersedianya data terpadu.
Untuk itu kerja sama yang baik antar provinsi maupun masyarakat sangat diperlukan, ”Prinsip penanganan harus merujuk pada kepentingan korban dan kata kuncinya adalah sinergi,” tegasnya.
