Kenali Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Ilustrasi. (Foto: Ist)

JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki berbagai tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Wakaf. Salah satunya adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di tingkat nasional dan internasional.

BWI berperan sebagai lembaga pengatur yang terus mendorong wakaf sebagai solusi untuk kemakmuran bangsa. Sebagai lembaga negara yang independen, berdirinya Badan Wakaf Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Tujuan pembentukan BWI adalah untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Wakil Ketua BWI, Dr. Imam Teguh Saptono, menjelaskan bahwa BWI tidak dibentuk untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang saat ini dikelola oleh nazhir yang sudah ada. Sebaliknya, BWI hadir untuk membimbing nazhir agar dapat mengelola aset wakaf dengan lebih baik dan produktif.

Imam juga menjelaskan bahwa BWI bermarkas di ibu kota negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai kebutuhan.

“Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan,” kata Imam.

Jumlah anggota BWI berkisar antara 20 hingga 30 orang dengan beragam latar belakang masyarakat. Pada periode pertama, anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Pada periode berikutnya, anggota diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh BWI.

Tugas dan kewenangan BWI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) UU Wakaf, antara lain: melakukan pembinaan kepada nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin terhadap perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir, memberikan persetujuan terhadap penukaran harta benda wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang wakaf.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Selain enam tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU Wakaf, Peraturan BWI No.1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI juga mengatur tugas dan kewenangan lainnya.

Beberapa di antaranya adalah menerima dan menilai pendaftaran nazir, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, serta mengangkat kembali nazir yang telah selesai masa baktinya. Jika diperlukan, BWI juga berwenang memberhentikan dan mengganti nazir.

Selain itu, mereka memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). BWI juga menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

BWI sedang melaksanakan beberapa program kerja terkini. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi nazir melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Lemdiklat dan LSP BWI. Selain itu, BWI bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. (bwi.go.id)

Advertisement