
MIMPI sekitar tujuh juta penduduk Hong Kong untuk menghirup kehidupan demokrasi agaknya masih “jauh panggang dari api”, karena rezim pemerintah Beijing makin mengeraskan cengkeramannya dengan kebijakan tangan besi.
Hal itu tercermin dari keputusan aklamasi DPR Hong Kong yang diumumkan, Kamis (6/7) untuk memangkas jumlah kursi anggota yang dipilih langsung oleh rakyat di tingkat distrik yang efektif berlaku pada pileg 2024.
Hong Kong dikembalikan kepada China tahun 1997 dari Inggeris yang menguasai kawasan pulau itu sejak 99 tahun, sebaliknya dengan pengalihan tersebut, China berjanji untuk memberlakukan masa transisi selama 50 tahun.
Janji tersebut ternyata diingkari, dan sejak kepemimpinan Presiden China Xi Jinping pada 2012, pengelolaan Hong Kong malah diupayakan mirip dengan Beijing atau kota-kota di China daratan lainnya termasuk juga sistem pemerintahannya.
Sebelumnya, pada pileg 2019, dari 452 kursi dipilih langsung oleh warga dari seluruhnya 479 kursi dewan distrik yang diperebutkan dan hasilnya, 388 kursi dimenangi wakil rakyat yang prodemokrasi.
Untuk pileg 2024, DPR Hong Kong memangkas jumlah kursi total yang diperebutkan yakni 470, sementara yang dipilih langsung oleh rakyat hanya tersisa 88 atau berarti 90 persen kursi diisi tokoh pilihan pemimpin eksekuti Hong Kong terdiri dari ketua komite pedesaan atau ketua komite lokal yang pro-Beijing.
Persyaratan lain yang memberatkan bagi tokoh prodemokrasi adalah kriteria “bersih lingkungan” melalui pemeriksaan menyeluruh dan yang bisa mencalonkan hanya yang bisa mengumpulkan tiga nominasi berbagai komite di DPR.
Kewenangan dewan distrik sendiri hanya sebatas urusan warga sehari-hari seperti menentukan besaran iuran sampah, pengaturan jalan dan tatib lokal, namun pemikirannya, pimpinan eksekutif Hong Kong tak ingin jabatan serendah apa pun diisi orang-orang prodemokrasi.
Tidak hanya mengubah sistem pemilihan anggota dewan distrik, otoritas Hong Kong dan Beijing juga memburu para pembangkang yang berada di luar negeri dengan imbalan satu juta dollar Hong Kong atau sekitar Rp1,9 miliar untuk informasi satu dari delapan DPO.
Pertanyannya, terbukanya informasi di era now, sampai kapan pengekangan dapat diberlakukan? (AFP/Reuters/ns)



