Praktik Predatory Pricing Sebabkan Industri Tekstil Terpukul

Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi)

BANDUNG – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menduga bahwa ada praktik harga jual yang merugikan atau predatory pricing, terutama dalam hal produk luar negeri yang telah mengakibatkan kerugian pada industri tekstil dalam negeri.

Teten menjelaskan bahwa produk dari luar negeri tersebut telah membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi dalam negeri yang dianggap tidak wajar. Produk ini kemudian dijual secara online, sehingga membuat produk dalam negeri tidak mampu bersaing.

“Saya mendapatkan banyak sekali masukan dari diskusi di sini terkait banyaknya barang impor yang masuk, utamanya dari China dengan harga yang sangat murah. Nah harga yang murah ini bisa jadi kami menyebutkan predatory pricing dijual di online kemudian memukul pedagang offline dan efeknya yang terpukul sektor produksi juga,” kata Teten di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/9/2023).

Teten menegaskan bahwa masalah bukanlah kualitas barang produksi dalam negeri, melainkan terkait dengan harga, di mana produk impor memiliki Harga Pokok Penjualan (HPP) yang tidak sesuai.

“Jadi HPP-nya itu tidak masuk, akhirnya gak bisa bersaing. Nah saya dapat info itu, dan memang banyak indikasi masuknya barang-barang impor pakaian jadi maupun tekstil seperti itu. Yang kita mau lihat di mana problemnya, kenapa kita dibanjiri produk dari luar yang sangat murah,” tuturnya, seperti diberitakan Antara.

Para pelaku usaha, seperti Dudi Gumilar yang memiliki pabrik tenun di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, juga mengalami kesulitan dalam menjual produk mereka karena terlalu banyak produk luar negeri yang masuk.

“Stok kami menumpuk sampai sekarang masih ada 1,5 juta meter ya, produksi masih berjalan, enggak tau sampai kapan kami masih bisa produksi,” ucap Dudi yang merupakan Wakil Ketua Komunitas Tekstil Majalaya.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdiaman, menyatakan bahwa dampak dari banjirnya produk impor ini tidak hanya memengaruhi pengecer di pasar, tetapi juga produsen karena permintaan pasar dalam negeri menurun, bahkan ada yang harus menutup usahanya.

“Di Jabar ini sudah banyak sekali, dampaknya mungkin timbul pengangguran seiring beberapa bulan ini merosot. Kami tidak akan bisa bertahan lama lagi, karena impor yang membanjiri, dengan adanya tinjauan ini, semoga pak Menteri Teten bisa mendapatkan fakta rilnya seperti apa,” katanya.

Teten mengatakan bahwa berbagai masukan dan fakta yang diperoleh dari kunjungannya akan dibahas di tingkat pusat, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan terhadap produk impor agar tidak mudah masuk ke Indonesia, serta perbaikan regulasi yang ada.

“Maka ini yang akan saya bicarakan, memang ini sudah dikoordinasi dengan pak Mensesneg, saya akan melaporkan karena kewenangan ini bukan di saya tapi di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Termasuk soal harga pokok khusus, seperti China itu memang barang masuk yang dari luar itu gak boleh lebih rendah dari HPP, nah itu kalau kita terapkan maka ini akan melindungi industri dalam negeri,” ucap Teten.

Advertisement