AFRIKA – Pelanggaran HAM di Burundi meningkat setelah terjadinya krisis politik tahun lalu. Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein menyampaikan keprihatinan mendalam atas hal ini.
Menurutnya, rekam HAM Burundi sedang diteliti Dewan HAM PBB meskipun pemerintah Burundi keberatan dan marah. Dewan HAM ingin pelanggaran-pelanggaran itu dihentikan karena khawatir konflik etnis bisa membawa dampak yang menghancurkan bagi seluruh Afrika tengah.
Seperti diketahui, PBB dan pemerintah Burundi bertentangan menilai apa yang terjadi di Burundi, tepatnya pertentangan pandangan ini dimulai setahun setelah Presiden Pierre Nkurunziza terpilih kembali. Menurut para kelompok yang kontra terhadapnya, masa jabatan ketiga yang diduduki Nkurunziza tidak konstitusional.
Sementara pemerintah Burundi menuduh PBB melakukan kampanye pemutar balikan fakta, Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai kenyataan sebenarnya.
Seperti dilansir dari VOA, dalam sebuah laporan baru yang diserahkan kepada Dewan HAM PBB, Zeid menuduh agen-agen pemerintah Burundi atau milisi yang terkait melakukan pembunuhan, penghilangan dan penangkapan sewenang-wenang.
“Dalam enam minggu terakhir sejumlah bekas anggota pasukan militer Burundi yang sudah dibubarkan atau bekas FAB telah dibunuh mungkin karena etnis Tutsi mereka,” kata Zeid.
“Di Burundi selatan, saya juga diberitahu mengenai pidato anggota kelompok Imbonerakure yang menghasut kekerasan terhadap lawan-lawan politik dengan penekanan etnis yang kuat,” ungkapnya.
