Pagar makan tanaman

Kantor satelit judi online di Bekasi yang digrebek polisi, Jumat (1/11). Ada sebelas staf Kantor Kemenkominfo dan Digital termasuk staf ahli yang dijadikan tersangkanya pembeking situs judi tersebut.

PANTAS polisi menemui kesukaran membasmi praktek judi online yang makin marak dengan korbannya warga kelas menengah ke bawah serta anak-anak karena ternyata ada yang melindungi mereka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Sam  di Jakarta, Jumat (1/11) menetapkan 11 karyawan Kementerian Komuikasi dan Digital  sebagai tersangka kasus judi online (judol).

“Sebelas orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya staf Komdigi, ada juga menjabat staf ahli Komdigi,” katanya.

Namun Ade belum merinci sosok dan berapa orang tersangka yang merupakan pegawai dari Komdigi dan menyebutkan, masih ada tersangka yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sebelumnya pada hari yang sama Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit judi online di Kota Bekasi.

Ruko berlanta tiga tersebut persisnya terletak di daerah Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di lantai satu, petugas hanya menemukan sejumlah kardus berantakan dan baru di lantai dua ada dua ruangan kerja yang saling terhubung.

Penggeledahan dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dan turut menghadirkan dua tersangka.

Sedangkan lantai tiga dijadikan sebagai tempat operasional satelit judol dilengkapi delapan perangkat komputer yang digunakan empat operator dan empat admin. Salah seorang tersangka mengatakan, karyawan di ruko tersebut bekerja 10 jam setiap harinya.

1.000 situs “dibina”

Dari hasil operasi kantor satelit itu, ada 4.000 situs judi online judi yang telah terinput, dengan rincian 3.000 situs judi online judi diblokir, dan 1.000 situs dibina agar tak diblokir oleh kantor satelit.

Pihak kantor satelit mematok harga Rp 8,5 juta terhadap situs-situs yang terhindar pemblokiran. Jadi bisa dibayangkan! Dari situs yang dibina, komplotan itu meraup Rp8,5 miliar.

Diberitakan  sebelumnya, pejabat dan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait judi online (judol) diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol. Namun, para pejabat dan pegawai itu justru memanfaatkan situs tersebut dengan menyewa sebuah tempat sebagai kantor satelit.

Menkomdig Meutia Hafid sendiri saat ditanya artawan menyebutkan pihaknya mengapresiasi polisi yang mengamankan ke sebelas pegawai di Kementerian yang baru sepuluh hari dipimpinnya sejak dilantik 20 Okt lalu.

Sementara Ketua Indonesia Police Watch (IPW)  Sugeng Teguh Santoso menuturkan,  pihaknya sudah lama mencermati soal kasus perjudian online,  sejak terbitnya Kepres No. 21 tahun 2024 tentang pembentukan satgas judi online pada 14 Juni lalu.

Terkait satgas ini sudah disebut oleh eks Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi waktu itu ada empat nama bandar besar namun anehnya tidak pernah ditangkap.

Setelah Polri gencar pasca Presiden Prabowo Subianto secara serius menyatakan tekadnya untuk mmberantas narkoba, korupsi dan judi online di beberapa wilayah di Indonesia barulah kasus oknum Kementerian Komdigi tertangkap.

Menurut dia, di tingkat Mabes Polri, Bareskrim, Dir Cyber juga di wilayah-wilayah terjadi penangkapan pengungkapan kasus judi online besar-besaran.

IPW meminta agar kasus penangkapan oknum Kementerian Komdigi harus ditelusuri sampai ke atas, siapa yang memerintahkan.

Sugeng juga mendesak pimpinan Kapolri agar empat bandar besar yang pernah disampaikan Budi Arie agar dibongkar ke publik.

“Sudah empat bandar disebut ternyata tidak muncul juga nama itu sekarang kan penangkapan-penangkapan itu konten kreator, operator kecil ya, ini tidak akan pernah selesai nih soal judi online,” pungkasnya.

Msih banyak “pagar makan tanaman” atau oknum-oknum parlemen, di pusat mau pun daerah, PNS bahkan instansi peradilan yang digaji dan dibiayai negara berkhianat untuk kepentingan diri atau kelompoknya

Tugas berat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membasmi segala praktik licik dan culas mereka yang merugikan bangsa dan negara.

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here