JAKARTA, KBKNEWS.id – Seorang anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, Helmi Nasution meninggal dunia pada Rabu (27/8/2025), setelah mendampingi pejabat dari DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), dalam kunjungan kerja (kunker) ke Wina, Austria.
PPI sendiri mengumumkan kabar duka tersebut dalam unggahan di akun Instagram resmi PPI Belanda pada Senin (8/9).
“Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya salah satu anggota kami, Muhammad Athaya Helmi Nasution yang merupakan anggota PPI Groningen dalam rangka mendampingi sebuah kunjungan tertutup yang melibatkan pejabat publik (DPR, OJK, dan Bank Indonesia) pada tanggal 25-27 Agustus 2025,” tulis PPI Belanda.
Helmi meninggal akibat mengalami sengatan panas atau heatstroke akibat kekurangan asupan nutrisi, dan kelelahan akibat pendampingan yang dilakukannya.
Ditambahkan PPI Belanda, Helmi tidak pernah istirahat selama menjadi pemandu pejabat dari DPR hingga BI di Wina.
“Menurut hasil autopsi forensik, almarhum suspected seizure kemungkinan besar mengalami heatstroke (sengatan panas) berkaitan dengan kurangnya cairan dan asupan nutrisi serta kelelahan yang mengakibatkan electrolyte imbalances (ketidakseimbangan elektrolit) dan hypolglycemia (kadar gula darah turun di bawah kadar normal) hingga berujung pada stroke, setelah dari pagi hingga malam hari beraktivitas sebagai pemandu,” katanya.
PPI Belanda mengatakan belum ada permintaan maaf ataupun pertanggungjawaban dari pihak event organizer (EO) maupun liaison officer (LO) kepada keluarga almarhum buntut peristiwa ini.
Tak sampai di situ, PPI Belanda mengatakan, ketika Helmi dinyatakan meninggal dunia, pejabat dari DPR hingga BI yang didampingi almarhum tetap melakukan kunkernya di Wina didampingi oleh EO dan LO.
“Lebih lanjut, alih-alih mengunjungi tempat penginapan saat almarhum mengembuskan napas terakhir, acara kunjungan kerja terus bergulir di mana pihak EO justru terus sibuk mengurus persiapan acara makan-makan bersama pejabat publik di restoran.”
“Selain itu, tidak ada upaya dari pihak EO, koordinator LO, maupun pejabat publik yang hadir untuk menemui keluarga,” ujar PPI Belanda.
PPI juga menegaskan sikap menolak keras pelibatan mahasiswa dalam kunker pejabat publik, “Kami menegaskan sikap menolak keras pelibatan mahasiswa dalam praktik pemfasilitasan kunjungan pejabat publik yang berisiko, tanpa perlindungan hukum dan mekanisme yang jelas.”
“Tragedi ini tidak boleh terulang. Kami menyerukan agar tragedi ini menjadi titik balik: hentikan praktik ini terhadap mahasiswa, tegakkan akuntabilitas, dan wujudkan perlindungan nyata bagi seluruh pelajar Indonesia di luar negeri,” tandas PPI.
