Deklarasi Brussels Disepakati, Dunia Didesak Buka Akses Kemanusiaan Gaza

JAKARTA, KBKNEWS.id — Delegasi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), termasuk dari Indonesia, ambil bagian dalam Global Sumud Parliamentary Congress yang digelar di Brussels, Belgia, Selasa (22/4/2026) waktu setempat.

Forum tersebut melahirkan Deklarasi Brussels, sebuah dokumen yang menegaskan urgensi pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, kepatuhan terhadap hukum internasional, serta dorongan peningkatan tekanan politik global guna melindungi warga sipil.

Deklarasi ini juga mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen lintas negara dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Keterlibatan delegasi Indonesia menegaskan komitmen dalam diplomasi kemanusiaan sekaligus memperluas jejaring internasional demi mendorong perdamaian.

Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, dalam arahannya secara daring dari Laut Mediterania, mendesak dunia untuk tidak lagi pasif.

“Saya berada di sini saat ini karena pemerintah di seluruh dunia telah gagal menghentikan genosida. Ketika mereka yang memiliki kekuasaan memilih diam, maka menjadi tanggung jawab moral bagi masyarakat biasa untuk bertindak,” ujar Maimon.

Ia juga mengingatkan bahwa sikap Indonesia selaras dengan amanat konstitusi. “Konstitusi kita, UUD 1945, secara tegas mengamanatkan sikap menentang kolonialisme dan penindasan. Ini bukan sekadar posisi politik, melainkan komitmen moral dan historis yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita hari ini,” lanjutnya.

Maimon berharap forum di Brussels menjadi momentum bagi negara-negara dunia untuk mengambil langkah yang lebih tegas, mengingat terus bertambahnya korban sipil, khususnya anak-anak, di Gaza.

Senada, Wanda Hamidah turut menyuarakan penghentian kekerasan di Palestina. Ia menyerukan agar negara-negara dunia memutus hubungan dengan Israel sebagai bentuk tekanan politik.

“Saya berharap bahwa dunia, pemerintah di seluruh dunia, bisa menghentikan genosida yang ada di Palestina dengan cara memblokade dan mengisolasi zionis Israel dan imperialis Amerika, dan tidak bekerja sama dengan mereka,” katanya.

Kongres ini diikuti oleh perwakilan parlemen, pengacara, hingga tokoh masyarakat dari lebih dari 100 negara. Dalam rangkaiannya, para delegasi juga menggelar aksi long march menuju gedung parlemen di Brussels sebagai bentuk solidaritas.

Sementara itu, General Manager Advokasi Dompet Dhuafa, Arif Rahmadi Haryono, menekankan pentingnya peran parlemen di berbagai negara untuk mendorong pemerintah masing-masing agar tidak bersikap kompromistis terhadap pelanggaran kemanusiaan.

“Kita perlu memberikan tekanan kepada dunia, terutama parlemen di seluruh negara, agar mendorong pemerintahnya masing-masing untuk tidak lagi bersikap kompromistis terhadap kejahatan genosida. Harapannya, langkah ini diikuti semua negara dan berujung pada kepatuhan terhadap hukum internasional serta Deklarasi Brussels,” ujar Arif.

Ia juga berharap pertemuan ini melahirkan langkah advokasi lanjutan yang lebih konkret dan terkoordinasi di tingkat global.

Dukungan terhadap misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla diharapkan tidak berhenti pada pernyataan semata, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata dan keberpihakan yang jelas terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here