JUDI online (judol) menjadi salah satu permasalahan baru yang merusak sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya strata bawah. Anggota Komisi III DPR Abdullah bahkan menegaskan, judi online (judol) telah merusak generasi muda dan keluarga di Indonesia.
“Negara tidak boleh kalah dari pelaku kejahatan digital. Judi online telah merusak banyak keluarga, menimbulkan persoalan sosial, dan mengancam masa depan generasi muda.
Karena itu, pemberantasannya harus menjadi prioritas bersama,” tegas anggota Komisi III Abdullah dalam keterangannya, Senin (11/5).
Abdullah berharap Polri dapat membongkar dan menangkap seluruh jaringan judi online, baik yang beroperasi dalam skala nasional maupun internasional.
“Tidak boleh ada lagi jaringan judol, baik internasional maupun nasional, yang beroperasi di Indonesia. Bongkar jaringan judol yang lain. Semua jaringan judol harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Abdullah.
Permasalahan judi online sendiri sudah terangkum dalam berbagai laporan sejumlah lembaga maupun institusi.
Dalam laporannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online sebesar Rp 286,84 triliun pada 2025 dan sejauh ini sudah 241.013 situs diblokir.
“PPATK mencatat perputaran dana judol pada tahun 2025 sebesar Rp 286,84 triliun yang dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi.
Jumlah perputaran dana ini menurun 20 persen dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 359,81 triliun,” tulis PPATK dalam siaran persnya, dikutip Jumat (8/5).
Tren tersebut diikuti dengan penurunan jumlah deposit judi online, di mana pada 2025 sebesar Rp 36,01 triliun. Turun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 51,3 triliun.
PPATK juga mencatat bahwa sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, e-wallet, dan QRIS.
Di samping itu, PPATK melihat adanya perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet.
“Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,” tulis PPATK.
Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kinerja kepolisian sepanjang 2025 yang telah memblokir 241.013 situs dan konten judol.
Capaian tersebut disampaikan Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1).
“Kita berhasil mengungkap 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset senilai Rp 1,5 triliun, memblokir 5.961 rekening, dan 241.013 situs konten judi online,” ujar Sigit dalam rapat kerja, Senin (11/5).
Sigit menyampaikan bahwa terdapat sejumlah hal yang menjadi faktor menjamurnya judi online, yakni pengangguran, FOMO (Fear of Missing Out) atau takut ketinggalan, kesejahteraan, pendidikan rendah, hingga pengetahuan soal teknologi.
“Tantangan terkait dengan pemberantasan ini karena di masing-masing negara memiliki legalitas yang berbeda-beda. Termasuk server, lintas transaksi, peraturan, dan pajak yang berbeda,” ujar Sigit.
Di samping itu, kepolisian juga menemukan pola transaksi yang melibatkan banyak rekening, termasuk rekening perusahaan cangkang di dalam dan luar negeri.
“Namun demikian, Polri terus mengoptimalkan upaya-upaya untuk terus memberantas judi online. Baik mulai pengungkapan website judi online beberapa waktu lalu,” tegas Sigit.
“Termasuk juga kita melakukan berbagai macam upaya untuk mengungkap TPPU (tindak pidana pencucian uang),” sambungnya menegaskan.
Kehilangan Rp133,19 triliun
Permasalahan judi online juga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan, Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 133,19 triliun (kurs Rp 16.649 per dollar AS) setiap tahun akibat praktik judi online.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi kedua APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, (1/11/2025).
“Diperkirakan Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dollar Amerika setiap tahun akibat aliran dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring,” kata Prabowo di tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Terkait kasus penggerebekan pusat judol di Jl. Hayam Wuruk, Jakarta (9/5) lalu, Prabowo menyoroti pentingnya kerja sama int’l untuk menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, hingga judol yang merugikan ekonomi nasional.
Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pendidikan dan keterampilan digital bagi masyarakat.
“Kami ingin berpartisipasi di semua inisiatif APEC yang bertujuan meningkatkan kapasitas teknologi dan pendidikan, pemberdaan usaha kecil serta memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi perubahan demografi,” ujar Prabowo.
Tidak ada tempat bagi judol di negeri ini, harus dibasmi sampai tuntas, jika tidak, cuma menciptakan kesegsaraan rakyat.
