JAKARTA, KBKNEWS.id – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik media asing terkait kondisi perekonomian Indonesia dengan menyatakan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Kritik tersebut muncul dalam artikel The Economist berjudul “Archipelagoing Fast” yang terbit pada 16 Mei 2026 dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut Prabowo, kritik tidak boleh dihindari, melainkan harus dicermati secara objektif.
“Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa,” kata Prabowo, dikutip dari situs The Economist.
Prabowo menegaskan dirinya terbiasa menilai setiap kritik berdasarkan fakta, hasil yang telah dicapai, serta kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Ia juga menyebut demokrasi mungkin tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.
Dalam jawabannya, Prabowo turut membela sejumlah program pemerintah yang mendapat sorotan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program tersebut bukan kebijakan yang radikal karena telah diterapkan di lebih dari 100 negara dalam berbagai bentuk.
“Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan,” ujarnya.
Selain MBG, Prabowo menyoroti berbagai program lain seperti pembangunan Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, peningkatan layanan rumah sakit, hingga pembentukan Danantara.
Ia menegaskan seluruh program tersebut merupakan janji yang harus ditunaikan kepada masyarakat.
Terkait ekonomi, Prabowo menilai kondisi Indonesia masih cukup kuat dibandingkan banyak negara anggota G20 meski menghadapi berbagai tantangan global.
Ia menyebut defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang terhadap PDB masih relatif rendah.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah menghemat lebih dari Rp300 triliun melalui pemangkasan belanja yang tidak efisien, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, serta memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.
Selain itu, pemerintah terus berinvestasi pada sektor energi, hilirisasi, dan ketahanan ekonomi jangka panjang guna memperkuat kedaulatan nasional.
