JAKARTA – (KBKNEWS) – 5/7 – PENUNJUKAN komisaris sejumlah UMN tengah menjadi sorotan publik karena beberapa nama disebut-sebut tidak cocok untuk mengisi kursi komisaris perusahaan pelat merah itu.
Salah satau yang diramaikan di medsos terkait pengangkatan asisten rumah tangga Raffi AHmad, Mufli yang cuma lulusan Diploma III Politeknik Bunda Kandung jurusan Teknik Listrik sebagai komiaris PT Krakatau Posco.
Untuk itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara soal hal ini dengan berkilah, pemilihan komisaris BUMN dengan latar belakang beragam ditujukan untuk membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah.
Tentu pernyataan Qodari tersebut berbeda dengan fakta yang terjadi di mana sudah menjadi rahasia umum, ironisnya sejumlah komisaris BUMN merupakan jabatan politis yang diisi oleh sosok-sosok yang diduga “dekat” dengan rezim berkuasa.
Contoh dirinya
Qodari mencontohkan, dirinya sendiri sempat menjadi komisaris salah satu BUMN.
Meskipun dia tak memiliki pengalaman sesuai dengan inti bisnis perusahaan tersebut, dirinya sebagai komisaris tetap memiliki peran penting untuk memberikan alternatif solusi.
Perusahaan pun jadi memiliki perspektif yang banyak dalam memandang suatu masalah dan juga mencari solusi.
“Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” kata Qodari dilansir dari Antara,Minggu (5/7).
Qodari mengatakan pemilihan komisaris untuk suatu perusahaan adalah hal normal yang biasa dilakukan, tidak hanya di perusahaan di bawah BUMN, tetapi juga di korporasi swasta.
Komisaris bertugas untuk menjalankan pengawasan dan memberikan ide serta gagasan kepada jajaran direksi untuk mengelola perusahaan.
Menurutnya siapapun bisa menjadi komisaris asal memiliki dua modal utama, yaitu akal sehat dan juga nalar.
Dia pun menilai orang yang ditunjuk jadi komisaris BUMN pasti sudah memiliki pengalaman, baik pada organisasi pemerintah maupun swasta. Orang itu kemudian memberikan perspektif baru dalam tugasnya sebagai pengawasan suatu perusahaan BUMN.
“Kalau hemat saya, yang namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” tutur Qodari.
Namun faktanya, komisaris di negeri ini biasanya sering “seia-sekata” dengan eksekutif, sehingga sering nyaris tidak ada tindakan mitigasi, sampai suatu perusahaan ketahuan bermasalah atau direksinya dicokok KPK.
Semua kritikan atau kekhawatiran publik pasti ada saja jawabannya, sehingga akhirnya berpulang kembali pada niat semula.
Apakah niat kita memang ingin memperbaiki negeri ini atau sekedar menjalankan ritual bancakan antarsesama kelompok, termasuk pengelolaan BUMN? (ns)
