JAKARTA, KBKNEWS.id – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Program tersebut diwajibkan bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun. Pemerintah menargetkan pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menunjuk BRI dan BSI untuk menjalankan program tersebut. Menurutnya, kedua bank merupakan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memiliki layanan perbankan ritel.
“Karena dua-duanya Himbara. Himbara yang retail,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Selain itu, BSI dipilih untuk mengakomodasi karakteristik sistem perbankan di Aceh yang menerapkan prinsip perbankan syariah.
“Pertama salah satu provinsi kita di Aceh yang bergerak itu perbankan syariah,” ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan, untuk sementara hanya BRI dan BSI yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan program pembukaan rekening massal tersebut.
Untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap rekening akan memperoleh dana pembukaan sebesar Rp50.000.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dollar AS) atau sekitar Rp11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Namun, Airlangga belum memastikan apakah seluruh anggaran tersebut akan menggunakan APBN 2026 atau APBN 2027. Pemerintah masih membahas anggaran dan skema pelaksanaannya bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan program rekening bank massal tersebut mulai berjalan sebelum akhir 2026.
 Tbk (BRI) dan){kind=link}