JAKARTA – (KBKNEWS) – 15/10 – LEMBAGA riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai periode dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan belanja negara jumbo didominasi oleh program prioritas.
Namun, dampak program tersebut bagi pertumbuhan, lapangan kerja, dan kesehatan fiskal belum sepadan.
Hal ini disampaikan Direktur Riset Makroekonomi Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto dalam dialog bertajuk ‘Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’. Dialog juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, dan Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli.
“Ekonomi Indonesia tetap tumbuh selama dua tahun ini, tetapi kualitasnya belum sepenuhnya membaik,” kata Akhmad, dikutip Bloomberg Technoz Kamis (15/10).
Persoalannya, menurut dia, pertumbuhan itu belum mampu menyelesaikan masalah pekerja informal. Hampir enam dari 10 pekerja masih berada di sektor informal, dengan pendapatan yang tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas.
“Di saat yang sama, kelas menengah terhimpit suku bunga yang naik, rupiah yang melemah, dan harga barang impor yang makin mahal.
Daya beli kelompok ini perlu dijaga agar konsumsi rumah tangga tetap kuat menopang pertumbuhan,” paparnya.
Dia menjelaskan pekerja di sektor formal juga masih menghadapi tekanan. Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat Kementerian Ketenagakerjaan naik pada 2025, dan hingga Agustus 2026 sudah mencapai sekitar 60% dari angka tahun lalu.
Pelemahan rupiah menaikkan biaya bahan baku impor, dan CORE memperkirakan tekanan ini membuat 15.000 sampai 20.000 pekerja terkena PHK pada kuartal II 2026, terutama di industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi.
Angka yang tercatat Kementerian Ketenagakerjaan kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, karena banyak perusahaan memilih tidak memperpanjang kontrak atau memangkas jam kerja.
Dengan tekanan seperti ini, kebijakan perlu diarahkan untuk mencegah PHK sejak awal, antara lain melalui stimulus dan investasi di industri padat karya yang membuka pekerjaan formal.
Di tengah tekanan itu, program prioritas menyerap anggaran besar, tetapi ukuran keberhasilannya belum jelas. Pada Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran dan target penerima sudah beberapa kali diubah, sementara biaya satuan dan data penerimanya belum dibuka.
Dari sisi pelaksanaan, lanjut dia, investigasi Badan Gizi Nasional menemukan pelanggaran prosedur operasional dan masalah sanitasi di dapur penyedia.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dibiayai kredit bank Himbara yang nilainya berpotensi mencapai Rp240 triliun dengan jaminan Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan risiko sebesar itu, keberhasilannya perlu diukur dari usaha koperasi yang benar-benar berjalan dan keuangannya yang sehat. Jumlah unit yang diresmikan belum menunjukkan hal itu.
Keuangan Negara
Dari sisi keuangan negara, penerimaan pajak 2026 berpotensi meleset jauh dari target, defisit melebar, dan beban bunga utang terus membesar. Daerah ikut tertekan karena dana transfer ke daerah 2026 dipangkas sekitar 24,6%, padahal lebih dari separuh provinsi masih bergantung pada transfer pusat.
Di luar APBN, dana pemerintah yang ditempatkan di bank Himbara banyak mengalir ke Koperasi Desa Merah Putih dan proyek konstruksi, tetapi belum jelas siapa yang menanggung jika kreditnya bermasalah: bank atau APBN.
Semua tekanan ini terbawa ke APBN 2027 yang baru disahkan dengan belanja Rp4.106 triliun dan defisit 2,4% PDB, yang merupakan ujian pertama tahun ketiga. Ujian ini tidak ringan, karena dalam dua tahun terakhir defisit selalu melebar dari target awal.
Pada tahun ketiga, pemerintah perlu mengukur program prioritas dari hasil yang dirasakan masyarakat dan mencatat seluruh beban di luar APBN secara terbuka, agar belanja negara yang besar menghasilkan lapangan kerja dan keuangan negara yang sehat.
Langkah ini mendesak karena pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga belum diikuti perbaikan di bidang lain.
Pasar kerja masih rentan terhadap PHK, program prioritas belum memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, dan tata kelola kebijakan ekspor serta kesehatan fiskal masih menyisakan pertanyaan.
Di sisi anggaran, pemerintah juga perlu menjaga defisit dengan hati-hati. Ruang fiskal yang terjaga memberi pemerintah pijakan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan menekan angka pengangguran. (Bloomberg Technoz/CORE/ns)
