JAKARTA – (KBKNEWS) – 17/10 – PEMERINTAH Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap di negara itu.
Seperti dilaporkan kompas.com (17/10), ketujuh perusahaan itu akan diminta untuk mengambil langkah penanganan dan pencegahan kebakaran berdasarkan UU Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act (THPA).
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengumumkan langkah tersebut dalam jumpa pers pada Jumat (16/10).
Channel News Asia menyebut, perusahaan yang akan dikirimi surat tersebutyakni PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.
Tiap perusahaan diminta mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki maupun dikuasai.
Mereka juga diwajibkan menghentikan atau tidak memulai aktivitas pembakaran di lahan tersebut. Selain itu, perusahaan harus menyerahkan rencana tindakan kepada NEA yang menjelaskan langkah-langkah pemadaman kebakaran serta upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Fu juga mengatakan kemungkinan menjatuhkan denda atau mengajukan tuntutan hukum masih termasuk opsi yang dipertimbangkan pemerintah. “Kita akan melihat efektivitasnya seiring berjalannya proses,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan mengambil pelajaran dari penanganan kasus tersebut untuk memperbaiki proses penegakan hukum.
“Ini tidak mudah. Saya orang pertama yang mengakui hal itu, tetapi kita harus mencoba,” ujarnya.
“Kita harus berusaha melindungi warga Singapura dan melakukan segala sesuatu yang masih berada dalam kendali kita untuk memberikan hasil terbaik bagi Singapura, meskipun upaya itu mungkin tak terlalu efektif.”
Fu juga meminta perusahaan-perusahaan terkait untuk mengambil langkah yang tepat demi menjaga kelangsungan bisnis sekaligus reputasi mereka.
Singapura siap bantu
Di luar langkah penegakan hukum, Singapura kembali menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran yang menyebabkan kabut asap.
Fu mengatakan pemerintah Singapura telah berkomunikasi dengan mitranya di Indonesia selama beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, Singapura juga telah menawarkan dukungan untuk membantu upaya pemadaman kebakaran. Bulan lalu, Fu berbicara dengan Menteri LH Indonesia Jumhur Hidayat.
“Kami memahami bahwa kondisi yang mereka hadapi cukup rumit, dan kami siap membantu sejauh yang kami bisa,” katanya.
Fu mengatakan dirinya kembali menghubungi Jumhur pada Jumat untuk menawarkan bantuan sipil dalam pemadaman kebakaran mencakup teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan.
“Saya belum menerima tanggapan darinya, tetapi kami siap memberikan bantuan Yng dinlai sesuai oleh Indonesia dan akan terus menjalin komunikasi dengan mereka,” ujarnya.
Kasus yang terjadi tiap tahun
Karhutla di Indonesia, bukan kejadian tahun ini saja, tetapi sejak puluhan tahun lalu karena agaknya tidak tertangani secara terstruktur, terpola dan masif serta lemahnya pengawasan.
Dari citra satelit, mestinya tampak titik-titik lokasi munculnya asap atau api. Masalahnya, pembakaran adalah cara termurah untuk pembukaan lahan, sehingga ada disinyalir ada perusahaan nakal yang menggunakan warga setempat, dibayar untuk membakar lahan milik korporasi, selain melakukannya di lahan sediri.
Selain itu, penanganan Karhutla oleh pemerintah juga tidak efektif, selain luasnya kawasan hutan, diperlukan dana besar untuk menyapkan peralatan dan personil.
Status kedaruratan saat terjadi karhutla, di pihak lain juga menjadi rawan manipulasi, mengingat demi mengejar waktu, terjadi kelongaran prosedur pengadaan barang.
Hal itu tercermin dari OTT KPK yang menangkap 14 orang dan menersangkakan lima orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lima tersangka korupsi BNPB yakni: adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan; Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga dan swasta Gery P; dan Syifa NG.
Kasus itu juga berujung pencopotan Kepala BNPB Letjen TNI Suharjanto yang digantikan Letjen TNI Christomei Sianturi. (CNNI/CNBC/ns)
