JAKARTA, KBKNEWS.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.
Tak hanya pemakaiannya, produksi hingga perdagangan produk tersebut juga dinyatakan haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. MUI menilai vape memiliki sejumlah risiko, mulai dari dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan hingga potensi penyalahgunaan perangkat sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menegaskan bahwa penggunaan vape dilarang karena membahayakan kesehatan. Larangan juga berlaku terhadap penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Selain itu, aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan vape turut dihukumi haram.
MUI tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Presiden bersama DPR didorong segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksi bagi pelanggarnya.
Kementerian Kesehatan diminta menyiapkan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, BPOM didorong memperketat pengawasan produk dan Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi hingga melarang perizinan industri vape.
MUI juga meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat rokok elektrik serta menindak tegas penyalahgunaannya.
Di tingkat masyarakat, organisasi Islam, pesantren, lembaga pendidikan, dan keluarga diharapkan meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape, khususnya untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan nikotin serta ketergantungan.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.
 mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.Tak hanya pemakaiannya, produksi){kind=link}