JAKARTA – (KBKNEWS) – 10/11 – KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghormati saran Presiden Prabowo Subianto kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ingin mundur di tengah polemik ijazahnya.
Saran itu menurut CNNI (10/11) disampaikan Prabowo kepada Gibran, saat bertemu sekitar 2,5 jam, pada Selasa (10/11).
“Pada prinsipnya, yang disarankan oleh Presiden kepada Wapres, saya pikir harus dihormati,” kata Bahlil, di sela acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Bahlil mengakui tidak mengetahui pembicaraan apa saja yang dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut, mengingat ia tidak berada di lokasi.
“Apa kesimpulan akhir dari semua ini, nanti saya akan coba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa,” tutur Bahlil seraya menyebutkan, ia belum bertemu Gibran sehingga tidak ada komunikasi.
Di sisi lain, Bahlil enggan menanggapi lebih jauh terkait kemungkinan Golkar memberikan opsi nama pengganti Gibran, jika putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu benar-benar mengundurkan diri.
“Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden,” tegas dia.
Diamini oleh Mensesneg
Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Gibran telah menyampaikan iatanya untuk mundur dari posisi Wapres kepada Presiden Prabowo dan menyebutkan, presiden tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.
“Namun, dalam diskusi, Presiden memberikan saran-saran dan Wapres Gibran memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar dia.
Mensesneg menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatnya pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” lanjut Pras.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu jika bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Dalam diskusi tersebut Presiden banyak berikan saran-saran dan Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.”
Niat Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
50-an anggota DPR teken HMP
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak itu mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wapres, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wapres.
Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran (7/10).
Polemik ijazah Gibran dan jadi tidak pengunduran dirinya sebai wapres, juga rencana penyampaian Hak Menyampaikan Pertanyaan (HMP) oleh DPR agaknya akan terus bergulir dan jadi sorotan media di hari-hari mendatang. (kompas.com/CNNI/ns)
