JAKARTA – KBKNEWS – 11/11 – MANTAN Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wapres Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri ketimbang menghadapi proses pemakzulan.
Mahfud menilai, pengunduran diri Gibran akan membuat persoalan politik yang tengah bergulir bisa diselesaikan lebih cepat tanpa menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah di akun Youtubenya, dikutip CNNI, Rabu (11/11).
Menurut Mahfud, proses pemakzulan justru berpotensi kembali memicu kegaduhan. Sebab, berbagai persoalan yang melatarbelakangi tuntutan tersebut akan dibuka dalam forum politik.
“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat, gitu,” tutur dia.
Meski demikian, Mahfud menegaskan proses pemakzulan tetap perlu berjalan selama Gibran belum benar-benar menyampaikan pengunduran dirinya.
Menurutnya, kedua mekanisme tersebut bisa berlangsun
secara paralel.
“Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus. Pernyataan pendapat sudah mulai diajukan oleh anggota-anggota DPR dan mungkin beberapa fraksi, itu terus jalan proses,” ucap dia.
Tunggu surat dari Gibran
Mahfud menjelaskan proses pemakzulan dapat dihentikan apabila surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan. Dengan demikian, proses pemberhentian tidak perlu lagi dilanjutkan melalui mekanisme pemakzulan.
“Tapi begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ikut terseret dalam persoalan tersebut.
Ia tidak sependapat dengan wacana yang menyebut pemberhentian presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan karena menilai Prabowo tidak memiliki persoalan yang sama dengan Gibran
“Itu terlalu jauh pikirannya, sekalian ganti, ganti dua-duanya. Orang yang mengatakan itu pasti ingin menghentikan proses pemunduran ini. Karena pasti ditolak oleh semua partai kok dua-duanya. Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah, gitu ya. Dan itu bisa dibuktikan dari seluruh perjalanan kariernya yang selalu melampirkan ijazah-ijazahnya itu. Dan tidak ada yang menggugat juga kan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming disebut berniat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang Nomor 2 di negeri ini dalam perremuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Selasa (10/11).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11).
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Deny: Ketetapan MA berkekuatan hukum tetap
Sementara itu pakar hukum tata negara Denny Indrayana angkat suara merespons rencana Gibran untuk menempuh langkah hukum lanjutan terkait polemik ijazah SMA miliknya di Pilpres 2024.
Denny menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumya, yang bersifat final dan mengikat.
“Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny dalam jumpa pers Selasa (10/11).
Oleh karena itu, Denny menyayangkan pernyataan Gibran, yang seolah menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh jalur hukum di PTUN. Dia bilang pernyataan itu adalah bentuk pembangkangan terhadap dua putusan mahkamah, yakni MK dan MA.
“Karena sikap itu menunjukkan, bayangkan seorang Wakil Presen, membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah,” ujar Denny.
Menurut dia, usai putusan MK dan MA, Gibran mestinya mengambil sikap patuh dan menyatakan mundur. Denny menilai langkah Gibran untuk fight dan melawan dalam polemik ijazahnya, keliru.
Apalagi, dalam pertimbangan hukum MA, surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran secara tegas dinyatakan tak lagi bisa menjadi pijakan. Pertimbangan itu sejalan dengan putusan MK sebelumnya.
“Di dalam pertimbangannya dengan jelas dikatakan ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Ada pelanggaran sifatnya terstruktur, sistematis, terencana,” ujarnya.
Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya kemarin.
Polemik mundur tidaknya Gibran agaknya bakal bergulir terus menjadi bola liar, malasahnya bukan hanya soal substansi hukum, dukung-mendukung dilatarbelakangi kepentingan. (CNNI/ns)
