Segera Disahkan, Ini Penjelasan tentang UU Perampasan Aset

JAKARTA, KBKNEWS.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap penting setelah DPR dan pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasannya ke rapat paripurna.

Aturan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Lantas, apa sebenarnya RUU Perampasan Aset? Secara sederhana, aturan ini mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan tertentu melalui proses hukum.

Keberadaan aturan tersebut diharapkan dapat membantu negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana, termasuk ketika pelaku menyembunyikan hasil kejahatannya dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, uang, maupun kekayaan lainnya.

Berbeda dengan penyitaan biasa dalam proses pidana, mekanisme perampasan aset juga membuka pengaturan mengenai perampasan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemidanaan pelaku atau non-conviction based forfeiture, dengan persyaratan dan mekanisme yang harus diatur secara ketat.

Pembahasan RUU ini mencapai kesepakatan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyetujui agar rancangan aturan tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menjelaskan, tim perumus dan tim sinkronisasi telah menyelesaikan penyempurnaan naskah, termasuk perbaikan redaksional, sistematika, serta sinkronisasi antarpasal.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan persetujuan pemerintah terhadap hasil pembahasan tingkat pertama tersebut.

Meski seluruh fraksi dan pemerintah telah sepakat, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR masih harus dilalui sebelum aturan tersebut dapat disahkan.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here