BANDUNG – Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar meminta program pengentasan kemiskinan di Jabar makin terarah dengan data yang lebih akurat.
Menurutnya data kemiskinan yang simpang siur dan kedalaman yang sulit diukur menjadi problem klasik perencanaan pengentasan kemiskinan.
Dari data BPS per Maret 2016, Dedi menyebut angka kemiskinan di Jabar mengalami penurunan ke angka 8,3%.
“Ini lebih baik dibanding akhir tahun 2015 yang mencapai 9,57%. Artinya target penurunan 1% per tahun bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan (Pusdalisbang) Bapeda Jabar, Agus Ismail membenarkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD), karenanya data kemiskinan di Jawa Barat perlu diverifikasi.
Di antara anomali data yang ditemukan yaitu 48 lulusan S2 dan S3 di Jabar berada di bawah garis kemiskinan. Lainnya terdapat 1.700 kepala keluarga yang berlatar belakang PNS, Polisi/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan legislatif yang juga berada dalam garis kemiskinan.
“Targetnya sampai akhir tahun ini verifikasi tersebut beres. Namun, karena SDM terbatas, ya kita cari sampel saja,” kata dia, seusai rapat TKPKD di Ruang Soehoed Warnaen, Bapeda Jabar, Jalan Dago, Kota Bandung, Rabu (19/10/2016), dilaporkan PR.
