YANGON, (KBK) – Myanmar dan Bangladesh telah sepakat untuk memulai konsultasi guna memverifikasi dan pemulangan pengungsi Rohingya yang melarikan diri sejak serangan 9 Oktober 2016 oleh pria bersenjata pada tiga pos perbatasan di negara bagian Rakhine Myanmar.
Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar, Jumat (13/1/2017) kepada wartawan di Yangon.
Pernyataan itu dikeluarkan, setelah kunjungan Menteri Negara Myanmar Urusan Luar Negeri U Kyaw Tin ke Bangladesh, sebagai utusan khusus dari Penasihat Negara Aung San Suu Kyi selama dua hari terakhir.
Menteri Myanmar bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Menteri Luar Negeri Abul Hassan Mahmood Ali, dan kedua belah pihak membahas isu-isu untuk kepentingan bersama, mengekspresikan keinginan bersama untuk memperdalam hubungan bilateral dan kerja sama antara kedua negara, kata pernyataan itu.
Mereka juga setuju untuk melanjutkan mekanisme konsultasi bilateral tahunan yang ada serta untuk mengadakan pertemuan rutin antara kedua pasukan keamanan perbatasan dan pembicaraan militer-ke-militer, tambahnya.
Kedua belah pihak juga menekankan pentingnya pertukaran informasi dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan di sepanjang perbatasan dan mencegah infiltrasi teroris.
Perdana Menteri Bangladesh menegaskan, menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap terorisme. Bangladesh juga tidak akan membiarkan tanahnya digunakan untuk aksi teroris terhadap negara-negara tetangganya.
Diberitakan Xinhua, tiga pos perbatasan di Maungtaw, Myanmar, Rakhine utara diserang oleh orang-orang bersenjata pada 9 Oktober tahun lalu, di mana sembilan polisi dan lima tentara tewas.
Menyusul serangan itu, pemerintah Myanmar membentuk komisi penyelidikan dengan 13-anggota, yang dipimpin oleh Wakil Presiden U Myint Swe, sejak 2 Desember dilakukan penyelidikan atas latar belakang serangan. Komisi secara resmi akan melaporkan hasil penyeledikan kepada presiden 31 Januari 2017 ini.
