SELAIN cuaca ekstrim yang diprakirakan akan melanda sejumlah wilayah di tanah air sampai Maret nanti, ulah manusia berupa eksploitasi lahan berlebihan dan bahkan menyimpang dari tata ruang menjadi penyebab bencana alam selama ini.
Aparat terkait dan masyarakat diminta waspada, mengingat hujan lebat diperkirakan masih mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya , Aceh, Lampung dan Jawa Timur sampai Maret, sedangkan ombak setinggi dua sampai tiga meter akan melanda perairan Sulawesi, Halmahera dan Papua.
Di wilayah ibukota, sejak Rabu (21/2) air menggenangi kawasan Kali Deres dan Poncok Cabe, Jakarta Barat dan nyaris meluap ke badan Jalan Daan Mogot, sedangkan akibat luapan Kali Sunter, 1.000 warga Cipinang Indah dan Cipinang Timur, Jakarta Timur mengungsi di kompleks Universitas Borobudur.
Kawasan perumahan di Kelurahan Bintara Jaya, Harapan Jaya dan Perumahan Bumi Naso Indah di Bekasi juga tidak luput dari sapaan banjir, Selasa (22/2) lalu sehingga menutup akses lalu-lintas ke dan dari kawasan itu.
Genangan air membuat kemacetan lalu-lintas bertambah parah, ditambah lagi karena sejumlah stasiun KRL di Jakarta Kota, Kampung Bandan, Kalideres, Rawa Buaya danTebet ikut terendam sehingga berhenti beroperasi beberapa jam.
Sementara layanan bus Transjakarta di Koridor 5 (Kp. Melayu – Ancol), Koridor 4 (Pulogadung – Dukuh Atas) dan Koridor 10 (Tg. Priok – Cililitan) terhenti selama delapan jam.
Genangan air di Jakarta terjadi di 54 titik yakni masing-masing 11 titik di Jaksel, 29 tiktik di Jaktim dan 14 titik di Jakut. Paling tidak lima orang tewas akibat banjir yang melanda di ibukota kali ini.
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai, lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai penyimpangan yang memicu banjir, seperti pengalihan peruntukan lahan atau kebiasaan membuang sampah semaunya.“Harus ada effek penjeraan, “ ujarnya.
Yoga menilai, luapan air di ibukota merupakan banjir lokal akibat semakin minimnya daerah resapan yang telah berubah menjadi bangunan atau peruntukan lain dan tidak berfungsinya dengan baik saluran air atau gorong-gorong.
Air Rob
Naiknya permukaan air laut penyebab rob (limpasan) di pantai utara Jakarta dan air kiriman akibat hujan deras di hulu 13 sungai yang bermuara di wilayah ibukota yang terjadi secara bersamaan, menurut Yoga, ikut memicu banjir di Jakarta.
Ia menyarankan, rehabilitasi termasuk pembersihan dari sumbatan sampah di jaringan saluran air, primer, sekunder dan tertier, perubahan perilaku warga untuk tidak membuang sampah semaunya serta penurapan dan normalisasi sungai serta revitalisasi waduk dan situ perlu dilakukan.
Sedangkan pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai, tuntutan pembangunan kota seiring dengan kemajuan ekonomi serta meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan lingkungan dan kondisi ekologis lingkungan terdegradasi.
Contohnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur yang semula dijadikan tata ruang hijau telah disulap menjadi kawasan permukiman dan komersil yang dipenuhi hutan bangunan. “Tata Ruang” telah dikalahkan oleh “Tata Uang” selorohnya.
Pemberian diskresi agar persoalan banjir dengan cepat ditangani juga perlu difikirkan, karena kerap kali kepala daerah terkesan lamban karena kerap kali terhambat sistem administrasi atau peraturan.
“Tentu saja, harus dicari jalan, agar diskresi yang diberikan kepada kepala daerah tidak membuka celah untuk korupsi, “ demikian Yayat.
Rusaknya DAS
Sementara Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan menilai, penyebab utama banjir adalah ulah manusia yang merusak Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan cuaca hanyalah pemicunya.
Akibat kerusakan kawasan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati saja, menurut kajian Bappenas, pada 2013 saja kerugian ditaksir mencapai Rp 642 triliun.
Ironisnya, area lahan kritis semakin meluas seiring dengan semakin padatnya penduduk di Pulau Jawa yang kondisi ekologinya sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan.
Sementara itu, 34 desa di 10 kecamatan di Kab. Cirebon terendam air dengan ketinggian sampai 1,5 meter sejak Rabu lalu, mengakibatkan 42.000 warga mengungsi. Air juga menutupi sebagian ruas badan jalan sepanjang Jalur Pantura sehingga membuat kemacetan panjang.
Di Jawa Timur, 11 desa di Kab. Gresik tergenang air luapan Kali Lamong sampai sepinggang akibat pengalihan tata guna atau konversi lahan dari sawah atau perkebunan menjadi permukinan dan sentra bisnis, sedangkan di wilayah Jawa Tengah, air merendam sejumlah kelurahan di Kab. Pati. Meluapnya Sungai Bengawan Solo juga membuat warga Mojokerto bersiap-siap menerima kedatangan tamu tak diundang itu.
Banjir di kota Bima, NTB baru-baru ini terjadi akibat pembukaan lahan hutan secara besar-besaran di kawasan hulu untuk diubah menjadi lahan tanaman sayur, begitu pula banjir di Garut, Jawa Barat akibat kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan sepanjang DAS Sungai Cimanuk.
Meluasnya areal lahan kritis secara massif, menurut Liliek, terjadi merata, baik di Pulau Jawa atau di wilayah lain. Contohnya, pada 2016 areal lahan kritis di Aceh baru 67.000 Ha, sedangkan pada 2012 menjadi 121.000 Ha, begitu pula di Jawa Tengah, dalam periode sama, meningkat dari 9.000 Ha menjadi 10.000 Ha.
Sementara sistem peringatan dini untuk menghindari jatuhnya korban bencana alam tidak memadai. Baru tiga dari seluruhnya 13 sungai yang bermuara di kawasan ibukota memiliki sistem peringatan dini (EWS).
Alat EWS yang dioperasikan di DKI Jakarta a.l. Stasiun Pengamat Cuaca yang ditempatkan di kelima kantor walikota, pemantau tinggi gelombang di Cilincing dan P. Tidung, alat Pemantau Tinggi Muka Air di 21 titik dan sistem pemantau telemetri di Bendung Katulampa, Bogor.
485 kali bencana, 43 tewas
Berdasakan laporan BNPB, sepanjang 2017 sampai pekan ketiga Fabruari terjadi 485 kali bencana alam yang merenggut 43 jiwa dan 132 mengalami luka-luka serta menciptakan 545.000 lebih pengungsi. Banjir terjadi 205 kali dengan jumlah korban jiwa 29 orang, longsor menewaskan 17 orang dan puting beliung mengakibatkan 11 korban tewas.
Seluruh propinsi di Jawa dengan kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan tinggi paling banyak dihampiri banjir dan longsor, termasuk di area yang sebelumnya bebas dari banjir seperti kawasan Kemang, Jakarta, kota Garut dan kota Bandung. Di luar Jawa tercatat Pangkal Pinang dan kota Bima, NTB.
Kepala BNPB Willem Rampangilei meyakini, banjir dan longsor meningkat cakupan dan intensitasnya akibat degradasi kerusakan lingkungan yang lebih cepat ketimbang program rehabilitasi.
Sepanjang 2016 terjadi 2.384 kali banjir dan longsor, sementara laju kerusakan hutan antara 750.000 sampai satu juta Ha per tahun, sedangkan yang direhabilitasi hanya seperempatnya.
Sudah saatnya, persoalan banjir harus ditangani lebih serius lagi. Apalagi, jika Tata Ruang dan Tata Guna Lahan selama ini sering dikalahkan oleh praktek ‘Tata Uang.’
