KLATEN – Menghadapi siklus tujuh tahunan erupsi Gunung Merapi 26 Oktober 2017 nanti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten sudah mulai mendata populasi penduduk dan hewan ternak di lereng Gunung Merapi dalam satu pekan terakhir.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi erupsi yang bisa saja terjadi. Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengatakan ada anggaran Rp500 juta dalam APBD Klaten guna menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu potensi bencana yang patut diwaspadai adalah erupsi Gunung Merapi.
Diketahui, kali terakhir, erupsi Gunung Merapi terjadi pada 2010. Pihaknya tengah mempersiapkan semuanya mulai dari mendata jumlah penduduk, populasi hewan ternak, fasilitas umum [fasum], dan fasilitas sosial [fasos] di lereng Merapi.
“Pendataannya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] Klaten,” katanya, seperti dilansir Solopos Kamis (27/4/2017).
Selain mendata jumlah penduduk dan hewan, lanjut Jaka Sawaldi, Pemkab Klaten telah menyiapkan tiga selter pengungsian warga. Masing-masing selter itu berada di Kebonarum, Prambanan, dan Karangnongko.
“Berkaca pada erupsi yang terakhir [2010], jangkauan awan panas mencapai lima kilometer [dari kawah Merapi]. Intinya, kami sudah siap-siap menghadapi siklus tujuh tahunan ini. Siklus erupsi itu minimal empat tahun, maksimal tujuh tahun,” katanya.
Sementara itu Kepala BPBD Klaten, Bambang Giyanto, mengatakan pendataan jumlah penduduk dan populasi hewan ternak di lereng Merapi menggandeng sejumlah desa. Hasil pendataan akan dilaporkan ke tingkat provinsi dan pemerintah pusat.
“Pendataan menyasar ke jumlah penduduk, jumlah hewan ternak. Hal itu termasuk fasum dan fasos. Selain Klaten, pendataan serupa juga dilakukan di Magelang dan Boyolali. Pendataan di Klaten masih berlangsung,” katanya.
Disinggung status Gunung Merapi saat ini, Bambang Giyanto mengatakan masih normal. BPBD Klaten mengajak masyarakat di lereng Merapi selalu waspada dan siap dievakuasi ketika prediksi erupsi Merapi menjadi kenyataan.





