IBARAT manusia, 72 tahun kemerdekaan yang dilalui cukup panjang, namun di usia senja ini, walau tidak bisa dipungkiri banyak hasil pembangunan yang telah diraih, masih banyak “PR” harus dikerjakan jika RI ingin disejajarkan dengan negara-negara maju lainnya.
Terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama tiga tahun terakhir ini, seolah-olah hendak mengejar ketertinggalan di masa-masa sebelumnya, pembangunan prasarana dan sarana di seantero tanah air terus dikebut.
Dengan kasat mata publik menyaksikan geliat pembangunan di ibukota, mulai dari terowongan bawah tanah untuk sistem transportasi cepat terpadu (MRT) , jalur layang untuk kereta ringan transit (LRT), koridor-koridor baru lini Transjakarta, simpang susun Semanggi dan KA bandara.
Proyek ruas-ruas jalan toll yang akan menghubungkan seluruh kota-kota besar di Jawa sedang dirampungkan, begitu pula ruas-ruas jalan raya, toll mau pun non toll dan jalur KA yang akan membuka daerah terisolasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua.
Belum lagi pengembangan toll laut yang mampu menekan biaya angkutan antarwilayah, pengembangan pelabuhan-pelabuhan baru dan juga bandara-bandara perintis di sejumlah pelosok sampai pulau-pulau terluar di Indonesia.
Tidak mustahil memang, jika seluruh aspek pembangunan dilakukan secara optimal, seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini, RI kelak akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia.
Namun, selain pembangunan fisik, pembangunan SDM terutama karakter bangsa, semangat persatuan, toleransi dan kebersamaan di tengah keanekaragaman bangsa ini juga perlu dijaga terus jika RI ingin menjadi negara dan bangsa yang disegani.
Masih tingginya angka kemiskinan yakni 28 juta dari 250 juta total jumlah penduduk saat ini adalah salah satu persoalan serius yang harus segera dientaskan.
“Kemiskinan” biasanya merupakan frasa pasangan “kebodohan” yang identik dengan nirpembelajaran atau nirpencerahan, intoleransi, kebencian, kekerasan dan amuk masa atau sinonim ulah buruk lainnya.
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
Selain kemiskinan, Indonesia juga menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi dimana satu persen penduduk menguasai hampir separuh aset nasional sehingga jika ini dibiarkan bisa menjadi bom waktu, berpotensi memicu gejolak sosial.
Praktek korupsi yang sudah dijadikan sebagai kejahatan luar biasa nyatanya semakin marak, bahkan melibatkan oknum-oknum institusi yang seharusnya berada di garda terdepan penegakan hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan kepolisian.
Puluhan anggota DPR terjerat kasus korupsi, bahkan Panitia Angket DPR yang dibentuk baru-baru ini dipersepsikan publik sebagai perlawanan atau konspirasi untuk membela rekan-rekan mereka yang dipersangkakan dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP serta upaya pelemahan, bahkan pembubaran KPK.
Usulan pembangunan gedung DPR, apartemen dan fasilitas lain yang berulang-ulang disodorkan oleh para wakil rakyat itu selain menunjukkan ketidakpekaan atas situasi perekonomian yang dihadapi negara saat ini, juga mengundang persepsi, mereka lebih mementingkan diri sendiri ketimbang memikirkan rakyat.
Politisasi agama dan ujaran kebencian dengan mengangkat isu-isu SARA di panggung politik sebagai kendaraan untuk mengantarkan seseorang menuju kekuasaan, jika dibiarkan, bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini.
Kejahatan narkoba juga persoalan amat serius, mengingat di balik keberhasilan BNN dan kepolisian menggagalkan pengiriman narkoba dari luar negeri, misalnya penangkapan satu ton sabu di pantai Anyer Juli lalu, jumlah yang lolos jauh lebih besar.
Kepala BNN Budi Waseso memperkirakan, 250 ton sabu beredar di Indonesia saat ini. Bayangkan! Jika satu gram sabu bisa digunakan lima orang, berarti setiap orang dari 250 juta penduduk Indonesia mendapat lima kali jatah mengosumsi barang haram itu.
Keterlibatan sejumlah oknum penegak hukum, juga sinyalemen bahwa hampir seluruh lapas atau rutan yang selayaknya menjadi pusat penjeraan atau pertobatan, malah menjadi pusat pemasaran dan distribusi narkoba, menunjukkan betapa seriusnya persoalan yang dihadapi.
Aksi-aksi kekerasan, baik oleh berandal bermotor, tawuran antarsiswa atau antarwarga tanpa sebab yang jelas, pelanggaran lalu-lintas dan saling serobot di jalan raya, jika tidak ditangani serius, menciptakan citra buruk bagi citra RI di era peradaban saat ini.
Begitu pula dengan merebaknya kasus-kasus paedofili dan perundungan yang bagai fenomena gunung es, karena hanya sedikit yang muncul di permukaan, namun jika dibiarkan, akan merusak anak-anak, generasi penerus bangsa.
Dengan semangat kebangsaan mari kita renungkan makna HUT kemerdekaan RI ke-72 ini dan kemudian membulatkan tekad segenap elemen bangsa untuk bekerja lebih keras mengejar ketertinggalan dan meluruskan segala penyimpangan.
Dirgahayu RI ke-72!
