LONDON — Penasihat Negara, sekaligus Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi terus mendapat kecaman terkait persekusi terhadap warga Rohingya. Lebih dari 1.000 orang berkumpul di salah satu pusat Islam di London Timur, akhir pekan ini. Mereka menggelar aksi solidaritas untuk Muslim Rohingya—yang saat ini hidup terlunta-lunta akibat penganiayaan yang dilakukan oleh rezim Myanmar.
Pemimpin Myanmar itu harus bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan pemerintahnya terhadap Muslim Rohingya yang bermukim di negara bagian Rakhine. “Saya telah berkampanye lebih dari satu dekade agar dia (Aung San Suu Kyi) dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan rumah. Saya menekan pemerintah Myanmar, saya melobi seluruh dunia supaya ia dibebaskan. Saya adalah salah satu orang yang paling lantang berkampanye untuk kebebasannya. Tapi sekarang saya tidak dapat percaya dengan yang dia lakukan. Saya sangat kecewa dengan caranya bersikap,” ujar anggota The Burma Campaign UK, Mark Farmaner seperti dikutip Republika dari laman World Bulletin, Sabtu (9/9).
Dalam acara diskusi bertajuk “Muslim Rohingya: Pembantaian Etnis yang Sunyi” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Muslim Inggris itu, para peserta aksi memfokuskan perhatian mereka terhadap kekerasan yang dialami kelompok etnik tersebut di Myanmar. Farmaner, yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menegaskan, sikap Aung San Suu Kyi tidak bisa dimaafkan.
Pada masa lalu, Aung San Suu Kyi memang pernah dihukum sebagai tahanan rumah oleh Pengadilan Myanmar. Sanksi tersebut ia dapatkan karena aktivitas politiknya yang dianggap melawan penguasa militer di negara itu. Namun, setelah ia dibebaskan dan berhasil meraih kursi kekuasaan di Myanmar, Suu Kyi justru mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena kekejaman pemerintahnya yang menargetkan Muslim Rohingya di Rakhine.
Selain mengkritik Suu Kyi, Farmaner menegaskan, bahwa Jenderal Min Aung Hlaing selaku pemimpin militer Myanmar juga harus bertanggung jawab atas operasi terbaru di Rakhine. “Namanya (Min Aung Hlaing) harus disebutkan di arena internasional sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengakhiri kekejaman terhadap masyarakat Rohingya,” tuturnya. ROL
