MYANMAR – Utusan tinggi PBB telah memperingatkan bahwa pemerintah Myanmar perlu lebih siap untuk terima kembali Muslim Rohingya dari Bangladesh yang melarikan diri karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
Delegasi diplomat dari Dewan Keamanan PBB tiba di Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine barat yang bergejolak, Selasa (1/5/2018) sebelum menuju ke daerah Maungdaw yang dilanda konflik di utara negara bagian Rakhine.
“Pemerintah Myanmar mengambil banyak langkah untuk mengimplementasikan repatriasi perjanjian, tapi saya pikir ada banyak yang perlu dilakukan untuk pengembalian yang aman, sukarela dan bermartabat,” kata pemimpin delegasi PBB Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez kepada wartawan.
“Ada kondisi dan pembatasan yang tidak diterima pengungsi dan saya pikir PBB juga harus dilibatkan,” katanya.
“Beberapa badan PBB seperti UNHCR dan UNDP [United Nations Development Program], kami tahu bahwa ada proses untuk menandatangani MOU antara mereka dan pemerintah Myanmar,” katanya. “Kami ingin melihat itu terjadi segera.”
Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan Dewan Keamanan PBB siap membantu pemerintah Myanmar dan Bangladesh dalam menyelesaikan krisis pengungsi.
“Kami ingin membantu pemerintah Bangladesh untuk kebutuhan mereka dan mengurangi dampak banjir selama musim hujan,” katanya.
Dia mengatakan Dewan Keamanan ingin membantu pemerintah Myanmar dalam mencapai kesepakatan dengan badan-badan PBB dengan cepat untuk kembalinya para pengungsi tanpa syarat dalam keamanan dan keselamatan.
