
TIDAK usah jauh-jauh, pemimpin dan politisi Indonesia perlu belajar dari jalannya kampanye Pemilu di negara jiran, Malaysia yang aman dan damai, relatif bebas dari muatan hoaks atau ujaran kebencian, apalagi isu SARA yang dapat memecah-belah persatuan.
Antusiasme warga berpartisipasi dalam Pemilu tercermin dari gerakan Pulang Mengundi untuk mengajak warga perantau menggunakan hak pilihnya di tempat mereka terdaftar, bahkan ongkos transportasi pulang kampung juga disediakan.
Masa kampanye,28 April – 8 Mei diwarnai upaya memikat pemilih dan mengritik kebijakan lawan. Dari kubu koalisi petahana, Barisan Nasional (BN) dengan pengusung utamanya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dipimpin PM Najib Razak dan kubu opisisi, Pakatan Harapan dipimpin mantan PM Malaysia Mahathir Mohammad.
Pemungutan suara pada Rabu, 9 Mei, diperkirakan diikuti 14,3 juta dari 14,9 juta pemilih terdaftar, sedangkan 299.000 pemilih lainnya akan memberi suara lewat pos, sementara sekitar 119.000 polisi dan 160.000 tentara serta keluarga mereka melakukan pencoblosan suara secara terpisah lebih dulu, Sabtu (2/5).
Walau berbeda dengan di Indonesia dimana TNI dan polisi tidak ikut dalam pemungutan suara, sejauh ini tidak terdengar isu adanya permainan, intimidasi atau perilaku menyimpang dari aturan pemilu lainnya yang dilakukan aparat negara negeri jiran itu .
Saling “serang” dalam kampanye juga cukup sengit, misalnya calon petahana, PM Najib Razak terhadap Mokhzani Mahathir, putera mantan PM Mahathir Mohammad terkait komentarnya tentang program bantuan langsung tunai oleh pemerintah (Bantuan Rakyat 1 Malaysia –BRIM).
“Mokhzani sudah kaya, tentu tak butuh BRIM, tapi jangan mengejek warga penerima. Saya tau rekam jejak perusahaan Mokhzani saat ayahnya berkuasa, “ kata Najib.
Najib juga menantang tiga menteri era kabinet Mahathir, yakni Rafidah Aziz, Daim Zainuddin dan Rais Yatim untuk mengungkap kekayaan mereka menyusul kecaman mereka terhadap koalisi Barisan Nasional yang dipimpinnya.
Rafidah dan Daim yang semula juga kader UMNO dipecat oleh Najib akibat pembelotan mereka ke kubu lawan, sedangkan kasus Rais masih diselidiki.
Sebaliknya, Mahathir mengritik pemerintahan Najib terkait utang sebesar Rp177,3 triliun pada China, kemudian ditambah lagi Rp212,7 triliun lagi untuk membiayai proyek KA yang menurut dia tidak diperlukan.
Polisi, tegas lawan hoaks
Ketegasan kepolisian Malaysia terkait isu hoaks juga patut ditiru, bahkan Mahathir yang mantan perdana menteri pun, diselidiki atas klaim bahwa pesawat yang akan membawanya untuk mencalonkan diri di P Langkawi disabotase.
Otoritas penerbangan sipil Malaysia mengaku pesawat tersebut mengalami gangguan teknis, tetapi bukan karena aksi sabotase. Di bawah UU baru di Malaysia, penyebar hoaks dapat dihukum enam tahun kurungan atau didenda berat.
Walau mulai muncul semangat perubahan di kalangan masyarakat urban yang mencakup 76 persen populasi penduduk, koalisi petahana BN diperkirakan akan memenangkan lagi pemilu 2018, karena hanya 97 dari 222 kursi parlemen yang akan diperebutkan ada di wilayah perkotaan, selebihnya di pedesaan.
Lagipula, BN hanya memerlukan dukungan dari 47 persen suara, padahal diprediksikan akan meraih 53 persen dukungan dari pemilih berasal dari kelompok etnis Melayu dari seluruhnya 62persen peserta pemilu terdaftar.
Pemimpin dan rakyat Malaysia agaknya sudah jauh lebih dewasa untuk tidak mengusung politik identitas, terutama agama dan ras walau pun potensi itu ada, mengingat negara itu terbentuk dari tiga etnis besar.
Dari sekitar 27 juta penduduk Malaysia saat ini, sekitar 60 persen etnis Melayu, 26 persen Tionghoa, 8,1 persen India, lima persen etnis pribumi lainnya (dayak) dan satu persen Arab.
Warga di kota-kota besar umumnya mengeluhkan kondisi perumahan yang kurang layak, melonjaknya biaya hidup dan semakin susah mencari pekerjaan, meningkatnya kemacetan lalu-lintas dan buruknya layanan kesehatan dan pendidikan.
Untuk itu Najib Razak dalam kampanyenya, berjanji jika terpilih kembali, untuk menetapkan upah minimum buruh 1.000 ringgit (Rp3,5 juta) untuk kawasan Semenanjung Malaysia dan 920 ringgit (Rp3,2 juta) untuk Sabah dan Serawak.
Najib juga menjanjikan dana 200 juta ringgit untuk pelatihan pekerja guna menyongsong revolusi industri 4.0 dan tambahan 60 juta ringgit untuk asuransi pekerja yang kehilangan lapangan kerja yang sebelumnya sudah dianggarkan, 120 juta ringgit.
Pada Pemilu lalu (2013) BN menguasai 132 dari 222 kursi di parlemen atau turun dibandingkan 140 kursi pada Pemilu 2008.
Indonesia yang akan menggelar 171 pilkada serentak Juni mendatang dan Pilpres pada Agustus 2019 masih dibayangi praktek politik identitas dan politik uang oleh sejumlah politisi yang menghalalkan segala cara untuk memenanginya.
Semoga apa yang dicemaskan publik tidak terjadi, dan semua kontestan lebih mementingkan keutuhan NKRI.




