JAKARTA – Di sosial media, beredar data jumlah korban meninggal yang lebih banyak. Bahkan hasil pertemuan Camat se-Kabupaten Lombok Utara menyebutkan jumlah korban 347 orang meninggal dunia. Ini hanya di Lombok Utara. Jika digabungkan dengan kabupaten/kota lain maka datanya bisa mencapai 400 orang meninggal.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menyampaikan hal itu melalui rilis yang diterima redaksi KBKNews, Kamis (9/8/2018).
Dikatakan Sutopo, dalam hal ini Posko BNPB dan Pusdalops BPBD NTB masih melakukan verifikasi kebenaran data tersebut. Laporan data korban harus dilampirkan identitas korban yaitu nama, usia, jenis kelamin dan alamat asal untuk menyatakan bahwa data korban korban tersebut benar. Sebab konsekuensi dari adanya korban meninggal dunia maka Pemerintah akan memberikan bantuan santunan duka cita dan lainnya.
“Pospenas sudah meminta Bupati Lombok Utara untuk memberikan lampiran identitas korban meninggal di Kabupaten Lombok Utara akibat gempabumi 7 SR untuk dilakukan verifikasi,” jelas Sutopo.
Sesuai regulasi yang ada, lanjutnya, data resmi dari korban akibat bencana yang diakui Pemerintah adalah data dari BNPB dan BPBD. Data ini akan menjadi data resmi nasional. Makanya seringkali data yang keluar dari BNPB dan BPBD lambat dibanding data lain. Sebab perlu verifikasi agar valid. Penyampaian data korban bencana buka soal cepat-cepatan tetapi adalah kehati-hatian untuk menjamin data tersebut benar.
Untuk itu ia berharap, berkaitan dengan hal itu media dan masyarakat diminta tetap menggunakan data resmi dari BNPB dan BPBD NTB. Selanjutnya semua data mengacu pada Pospenas jika sudah ada kesepakatan bersama terkait data korban bencana.
